LahatOnline » AHMAD SYAHRI : KINERJA FRAKSI PKB DI DPRD LAHAT AKAN TERUS DIEVALWASI

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

AHMAD SYAHRI : KINERJA FRAKSI PKB DI DPRD LAHAT AKAN TERUS DIEVALWASI

Kamis, 5-September-2019, 21:45

Post Views: 3,671

LAHAT – Sekertaris Dewan pimpinan cabang partai kebangkitan bangsa ( DPC PKB ) Kabupaten Lahat Ahmad Syahri,Sag yang didampingi politisi senior H.Nasrun Aswari menegaskan bahwa partai akan terus mendorong fraksi PKB di DPRD Lahat untuk bekerja lebih produktif.( 5/9/2019).

Ketika dibincangi ( 5/9/2019) di Kantor DPC PKB Lahat terkerkait sikap politik partai, Ahmad syahri mengatakan bahwa akan terus mendorong dan memantau agar fraksi PKB di DPRD Lahat lebih produktif, dan mampu mengimbangi kinerja dprd Lahat lainnya, katanya.

Sebab dewan perwakilan rakyat itu memiliki tiga pungsi, yaitu pungsi anggaran, pungsi legeslasi dan pungsi pengawasan secara melekat sesuai dengan aturan perundang undangan , tandas Ahmas Syahri.

Dengan tiga pungsi itulah Fraksi PKB dapat berjuang untuk memenuhi aspirasi rakyat, diantaranya melalui pungsi anggaran, maka akan sangat aneh dengan pungsi itu DPRD tidak mampu memenuhi usulan masyarakat, katanya.

Kemudian pungsi pengawasan, artinya setelah dprd menganggarkan maka tugas berikutnya adalah mengawasi apakah pemerintah menjalankan dengan benar atau tidak, katanya.

Kemudian pungsi legislasi, ketika DPRD sudah mengesahkan Raperda menjadi perda maka fraksi PKB harus mengevalwasi apakah perda itu dijalankan atau tidak, tegas Ahmad Syahri.

Maka tidak ada alasan DPRD dari fraksi PKB tidak mampu melaksanakan, sebab sudah dijamin undang undang yaitu hak bicara dan hak mengemukakan pendapat, apalagi DPRD diberikan hak imonitas, katanya.

Ketika ditanya jika fraksi PKB tidak maksimal melaksanakan tugasnya ? Menjawab pertanyaan secara deplomatis Ahmad syahri mengatakan bahwa partai mempunyai AD/ ART , Katanya.( BARDI/02).