LahatOnline » GAWAT, KKN DIREKTUR PDAM 2018 JAKSA SUDAH PERIKSA MANTAN BUPATI LAHAT

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

GAWAT, KKN DIREKTUR PDAM 2018 JAKSA SUDAH PERIKSA MANTAN BUPATI LAHAT

Jumat, 4-Desember-2020, 19:56

Post Views: 2,740

LAHAT – Perkara kasus Kolusi dan Nepotisme atas pengangkatan Direktur PDAM Tirta Lematang tahun 2018 yang saat ini ditangani Kejari (Kejaksaan Negeri) Lahat memasuki babak baru. Saat ini mantan Plt Bupati Lahat (Inisial-red) beserta saksi-saksi sudah diperiksa dan dalam waktu dekat akan segera ada penetapan tersangka atas kasus tersebut.

Kepala Kejari Lahat Fitra,SH mengatakan, saat ini semua saksi sudah dilakukan pemeriksaan tak terkecuali mantan Plt bupati Lahat juga telah dipanggil untuk diperiksa, namun karena kasus nya bukan perkara Korupsi maka Kejari Lahat akan berkoordinasi dengan Kejati Sumsel . Apalagi untuk kasus yang ditangani adalah nomor Dua untuk perkara Kolusi yang dilakukan oknum pejabat daerah di Indonesia.

“Penanganan kasus perkara Kolusi dan Nepotisme berbeda dengan Korupsi sehingga harus berkoordinasi karena itulah tidak serta merta diputus kan meskipun saksi dan bukti telah ada. Namun, penetapan tersangka tidak akan dilakukan diawal tahun 2021 karena kasus ini diperiksa pada tahun ini sehingga tidak akan menjadi PR kedepan,”ujar Kejari Lahat ditemui diruang kerja nya kemarin Kamis (3/4).

Ditambah kan Fitra, untuk itu pihaknya mengimbau agar Pimpinan daerah agar tidak melakukan Nepotisme dan Kolusi dalam mengangkat pejabat dilingkungan FKPD Lahat mengingat hal ini adalah peninggalan kolonial dan boleh diterap kan saat ini dan telah diatur dalam UU yang mengatur perkara KKN.

“Untuk Kades memang ada yang melapor kan adanya Kolusi dan Nepotisme dalam mengangkat perangkat desa. Namun, tidak ada UU yang mengatur tentang larangan bagi Kades untuk tidak mengangkat keluarga nya sebagai perangkat daerah sehingga tidak dapat diproses hukum namun jika Kepala Daerah mengeluarkan Perda maka aturan ini bisa diterap kan dan memiliki kekuatan hukum. (Arm)