LahatOnline » FIRDAUS ALAMSYAH : “FORKONAS DESAK PEMERINTAH CABUT MORATORIUM”

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

FIRDAUS ALAMSYAH : “FORKONAS DESAK PEMERINTAH CABUT MORATORIUM”

Sabtu, 8-September-2018, 17:24

Post Views: 2,812

LAHAT – Sebanyak 173 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) se Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran DOB Se Indonesia (FORKONAS PP DOB SI) kembali mengagendakan Aksi Nasional yang direncanakan minggu ketiga September 2018 di Jakarta.

Agenda itu tertuang dalam salah satu butir kesepakatan Rapat koordinasi pengurus pusat FORKONAS PPDOB SI di ruang Badan Kehormatan DPD RI, Jakarta (Rabu/5-9-2018).

Sebelum melakukan aksi massa berskala besar, terlebih dahulu Pengurus FORKONAS/FORKODA akan beraudiensi dengan Komite 1 DPD RI pada tanggal 24 September 2018. Pertemuan itu juga dihadiri oleh para pejuang CDOB dari daerah seluruh Indonesia.

Pirdaus selaku komite PresediumSumsel Barat (SUMSELBAR)menjelaskan, agenda audiensi dan aksi massa ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan teman-teman pejuang CDOB yang tak mengenal lelah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pemekaran.

“FORKONAS meminta DPD RI , untuk menindak lanjuti hasil pertemuan DPD RI dengan Wakil Presiden RI bapak Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada juli 2017 lalu, kemudian kita juga Meminta DPD RI bersama-sama Delegasi Forkonas untuk bertemu Presiden agar segera menetapkan 2 RPP yaitu PP Desertada dan Detada Sesuai amanah UU 23 tahun 2014” ungkap Pirdaus.

Pada aksi puncak, FORKONAS juga akan mengangkat isu yang sama yaitu menuntut Presiden segera mencabut moratorium pemekaran dengan Menetapkan dua RPP menjadi PP sebagai landasan hukum dalam penataan daerah otonomi baru.

“Seharusnya Presiden sudah harus menetapkan 2 RPP itu menjadi PP pada tahun 2016 lalu, sesuai dengan UU/23/2014 yang mengharuskan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 2 tahun setelah berlakunya UU tsb” Lanjutnya

Pirdaus mengingatkan masing-masing CDOB, khususnya dalam wilayah Sumatera Selatan untuk dapat menghadirkan minimal 50 orang/CDOB pada aksi massa tersebut. “Keamanan, ketertiban, akomodasi, transportasi dan konsumsi menjadi tanggungjawab CDOB masing-masing” tutupnya (FIR)