LahatOnline » Bupati Lahat Hadiri Rakor Kahutla Provinsi Sumsel

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

Bupati Lahat Hadiri Rakor Kahutla Provinsi Sumsel

Jumat, 6-Oktober-2023, 20:32

Post Views: 453

PALEMBANG SRIWIJAYA ONLINE—–Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel H. A. Fatoni bersama unsur Forkopimda Prov. Sumsel, Kepala Daerah dan pimpinan perusahaan melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Pengendalian Karhutla diwilayah Sumsel tahun 2023.

Acara rapat koordinasi (Rakor) tersebut, dilaksanakan di Graha Bina Praja, pada Kamis tanggal 5 Oktober 2023.

“Hari ini seluruh komponen di Sumsel berkumpul, Forkopimda, Bupati, Walikota, pimpinan perusahaan. Membahas tentang langkah apa yang harus kita lakukan dalam melakukan penanganan karhutla, ini suatu hal yang luar biasa semangatnya, karena tadi rapat yang kita lakukan cukup lama”, ujar Fatoni.

Ia juga menjelaskan bahwa metode penanganan yang dilakukan tidak memiliki metode terbaru untuk digunakan, melainkan dilakukan dengan semua metode lama dengan memberikan penebalan – penebalan saja.

” Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan penggeseran anggaran dalam rangka melaksanakan langkah-langkah dalam penanggulangan karhutla yang sedang terjadi, perusahaan juga diminta untuk berkontribusi dalam hal tersebut” ujar Fatoni.

Dalam kegiatan Rakor itu, juga dihadiri dan diikuti oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc, Para Pejabat Forkopimda.

Dalam Rakor tersebut mengeluarkan 12 point kesimpulan yang harus dilakukan yaitu Perlunya perbaikan SK Posko Satgas Karhutla, Penambahan personil dari TNI, Perlunya dukungan pendanaan dari Pemprov, Kab/Kota dan perusahaan, Perlunya dilakukan sosialisasi secara masif sampai ke tingkat desa melibatkan TNI dan Polri. Perlunya penegakan hukum dengan mengaktifkan Gakkumdu (Polri, Kejaksaan dan Gakkum KLHK).

Perlunya rapat tingkat nasional mengundang pimpinan perusahaan, Perusahaan wajib menanggulangi karhutlah di wilayah konsesi (bila tidak sanggup harus ada Surat Pernyataan Ketidaksanggupan), sebagai dasar tindak lanjut BNPB Dibentuk tim kecil terdiri dari unsur pemprov (BPBD), Polda, TNI (Kodam & Korem) untuk menyusun kebutuhan anggaran dan sarana prasarana. (Syah)