LahatOnline » NCW Segera Laporkan Pokja ULP Lahat ke Ciber Cryme Polda Sum-Sel

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

NCW Segera Laporkan Pokja ULP Lahat ke Ciber Cryme Polda Sum-Sel

Senin, 21-Oktober-2019, 13:14

Post Views: 3,207

LAHAT – National Corruption Watch (NCW) Kabupaten telah menerima aduan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE oleh salah satu rekanan peserta lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten Lahat MUMASIS BROTHERS & CO, Minggu, 20/10/2019.

Laporan terserbut terkait dukumen lelang yang dengan sengaja disembunyikan dan disampaikan atau ditampilkan, dalam dukumen lelang POKJA ULP sengaja menampilkan persyaratan yang dilarang dilampirkan dalam pesyaratan lelang.

“Ya melalui NCW Lahat salah satu rekanan peserta lelang menyampaikan kepada kami dugaan pelanggaran UU No 11 Tahun 2008 tenatang ITE pasal 32 ayat (1) setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara atau mengubah, menambah, mengurangi,memindahkan suatu informasi eletronik dan/atau dukumen elektronik orang lain atau milik publik, terancam pidana paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),” ungkap Dodo Arman Ketua NCW Lahat.

Disampaikan juga, bahwa dalam menentukan persyaratan dukumen lelang Pokja 17 –PUPR UKPBJ 2019 Kabupaten Lahat telah melanggar dan mengangkangi Buku Pedoman PEKERJAAN KONTRUKSI yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa konsultasi yang berbunyi BAB II Penyusunan Dukumen Pengadaan. Huruf a. Poin b angka (1) Pokja ULP di larang : mensyaratkan network planning/CP, Cash flow atau diagram yang menjadi senjata andalan Pokja untuk menggugurkan penawaran peserta lelang. (lampiran 1 & 2)

Pokja ULP Lahat sengaja menampilkan persyaratan yang dilarang dalam aturan dan itu sudah berlansung lama, untuk menjegal dan mengugurkan peserta lelang, ungkap Dodo Lugas.

Dengan diterimanya laporan dugaan pelanggaran UU ITE ini NCW Lahat akan meneruskan ke bagian Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel.

(Aan LO)