LahatOnline » Dinas PMD Akan Perketat Distribusi DD

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

Dinas PMD Akan Perketat Distribusi DD

Minggu, 3-November-2019, 21:45

Post Views: 3,579

LAHAT – Adanya dugaan gratifikasi teehadap oknum petugas Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan unsur Tripika oleh oknum forum Kadea Kikim Timur beberapa waktu lalu membuat Distribusi DD (Dana Desa) akan di perketat.

Bahkan, terkait temuan itu, kedepan dinas PMD akan memberlakukan sistem laporan dan persentase hasil kegiatan bagi seluruh desa untuk pencairan DD.

Plt kepala Dinas PMD Beni Zainudin melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Elsye Hartuti mengatakan, adanya beberapa Kades yang menyalah gunakan wewenang pengolaan DD serta lambatnya sistem laporan kegiatan akan menjadi evaluasi, agar bantuan DD yang di kucurkan tahun 2020 mendatang benar-benar tepat sasaran dan sesuai RKA (Rancangan Kegiatan Anggaran).

“Jadi kita lihat, apakah dana desa di termin sebelumnya sudah di realisasikan atau tidak. Jika sudah mencapai persentase yang di tentukan tentu bisa, namun jika belum apalagi tidak direalisasikan akan tunda pencairannya,”ujarnya.

Dijelaskan nya, khusus untuk desa Sendawar kecamatan Kikim Timur yang saat ini memjadi sorotan terkait masalah persentase, agan segera ditindak lanjuti dimana Pemdes wajib bertanggung jawab terkait bangunan kegiatan yang mengguna kan DD.

“Dimana Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur yang tidak merealisasikan bangunan di termin kedua, karena Kadesnya mengaku hanya membelikan bahan bangunan di termin kedua. Jika di APBDesnya hanya membeli bangunan tak masalah, meski pun harusnya dilaksakan pembangun secara bertahap. Namun jika di APBDes pengerjaan, tentu akan jadi masalah, karena tidak sesuai dengan APBDes,”imbuhnya.

Sementara itu, Asrul salah satu tokoh masyarakat Lahat mengungkap kan, menyambut baik langkah Pemkab khususnya dinas PMD dalam memperketat prosea pencairan DD kedepan. Apalagi, banyak nya kasus yang tidak diingin kan ditahun 2019 ini harus menjadi perhatias serius agar program pemerintah RI benar-benar memberi kan manfaat untuk kemajuan desa.

“Jika dana yang ada disalah gunakan tentu akan mubazir dan kami prihatin terhadap kasus yang sering menimpa kades maupun dugaan gratifikasi. Karenanya kedepan ADD yang ada harus seuai dengan kebutuhan masyarakat dan transparan,” harapnya. (Din)