LahatOnline » SUBARDI : SARAN DAN PENDAPAT TERKAIT UJI COBA ONE WAY

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

SUBARDI : SARAN DAN PENDAPAT TERKAIT UJI COBA ONE WAY

Kamis, 28-Februari-2019, 08:24

Post Views: 2,383

LAHAT – Calon DPRD sumatera selatan Drs.H.Ahmad Subardi no 5 Partai perindo menilai bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan kembali kelanjutan dari uji coba ON WAY khususnya di kota Lahat( 28/2/2019).

Ketika dibincangi dikediamannya Subardi menandaskan bahwa Hasil pantauan kami sejak dilakukannya uji coba one way terjadi meningkatnya kepadatan arus lalu lintas dari Bank BRI sampai ke jalan letnan munandar.

Sebab sejak diterapkan one way
arus kendaraan dari pusat kota ditambah arus kendaraan dari Pagar agung, dengan demikian mau tidak mau arus kepadatan lalu lintas menjadi meningkat tajam.

Kemudian meningkat juga arus kendaraan dari Bandar Agung menuju pusat kota Lahat yang mengakibatkan sering terjadi kemacetan di didepan LP Lahat.

Jika one way terus diberlakukan maka strong poin sat lantas dibeberapa titik rawan kecelakaan harus ditingkatkan dengan rentang waktu 1 × 12 jam.

Danpak ekonomi bagi masyarakat kecil khususnya jasa tukang ojik dan tukang beca terasa sangat berpengaruh, sebab meningkatnya rentang jalan yang harus ditempuh berdanpak meningkat biaya operasional, tegas Bardi.

Terkait adanya statmen Kadishub hasil rapat dengar pendapat dengan DPRD Lahat tidak mempengaruhi kebijakan Kadishub, maka kami berharap sebaiknya dipahami bahwa Pemerintan dan DPRD itu adalah mitra sejajar sebagai sama sama penyelenggara pemeritahan.

Sementara DPRD diberikan hak yang dijamin UU yaitu hak berbicara , hak mengemukakan pendapat, hak imunitas, hak angket dan hak interpelasi.

Tentu jika dprd mengemukakan pendapat adalah bagian dari tugas kedewanan yang harus dihormati, dan dprd memang harus mengemukakan pendapat dan bicara, katanya.

Akan tetapi dapat dikatakan menjadi keputusan DPRD ketika melalui sidang paripurna melalui pandangan Fraksi dengan jumlah Fraksi menolak dan menyetujui, tegas Bardi.

Dengan demikian secara profisional silahkan Kadishub mempertimbangkan, sebab kebijakan pemerintah wajib menimbulka ketenangan dan ketenteraman masyakat, katanya.( HEN).