LahatOnline » Pidsus Polres Lahat Berhasil Ungkap Kasus Karhutlabun Di Kikim Timur

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

Pidsus Polres Lahat Berhasil Ungkap Kasus Karhutlabun Di Kikim Timur

Jumat, 29-Januari-2021, 16:50

Post Views: 1,598

Lahatonline.com, Lahat – Keberhasilan Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Lahat beberapa bulan yang lalu dalam mengungkap kasus tindak pidana Kebakaran Hutan dan Kebun (Karthutlabun) terus diproses.

Kini berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau biasa disebut dengan istilah P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat.

“Berkas perkara itu bernomor: B-223/L.6.14/Ep.1/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021,” urai Kapolres Lahat, AKBP Achmad Gusti Hartono SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Kurniawan HB SIK saat ditemui media ini melalui Kanit Pidsus Ipda Chandra Kirana SH. Jum’at (29/1/2021) di ruang kerjanya.

Setelah P21, tambah Ipda Chandra, selanjunya Barang Bukti dan Tersangka berinisial Z warga Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur segera masuk tahap 2, yakni dilimpahkan ke JPU Kajari Lahat guna proses hukum lebih lanjut.

“Pengungkapan kasus ini pada Oktober 2020 lalu oleh kami selaku Unit Pidsus dan Polsek Kikim Timur. Dan, perkara ini cukup unik karena banyak saksi dan Ahli yang kita periksa,” terangnya.

Saksi itu diantaranya Rosivelt Herwin SE selaku Ahli Lingkungan Hidup yang juga Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan saksi Muhlisin SP sebagai Ahli Perkebunan bekerja Kabid Sarana dan Prasarana Perkebunan Disbun Sumsel.

Berikutnya Ahli Kehutanan status PNS Dishut Sumsel, Wahyu Pamungkas SHut MAP MS dan terakhir Dr Ali Dahwir SH MH berkapasitas Ahli Pidana yang juga Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Nasional.

“Semoga kedepan, tidak ada lagi pembakaran lahan, hutan ataupun kebun dengan dalih untuk perkebunan atau pertanian sehingga tidak diproses secara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No.32/2009 ttg PPLH atau Pasal 108 Jo Psl 56 ayat 1 UU RI No.39/2014 ttg Perkebunan atau Pasal 187 KUHP,” pungkas Ipda Chandra.

Baraf Dafri/ Dias