LahatOnline » SUBARDI : BIASA KETEGANGAN DALAM PERBEDAN PENDAPAT, KARNA DPRD LAHAT ITU LEMBAGA POLITIK

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

SUBARDI : BIASA KETEGANGAN DALAM PERBEDAN PENDAPAT, KARNA DPRD LAHAT ITU LEMBAGA POLITIK

Politik bisa beroba dengan sangat cepat, karna politik detik perdetik bisa beroba

Selasa, 1-Oktober-2019, 21:58

Post Views: 3,496

LAHAT – Mantan wakil ketua DPRD Lahat Drs.H.Ahmad Subardi Akbar mengatakan bahwa ketegangan yang terjadi dalam proses politik pemilihan ketua komisi dan alat kelengkapan lainnya di DPRD Lahat dinilai suatu hal yang normal dan biasa.

Ketika dimintai tanggapan (1/10/2019) melalui ponselnya, Subardi secara terbuka mengatakan bahwa ketegangan dilembaga DPRD Lahat bukanlah sesuatu yang memerlukan perhatian khusus, sebab ketegangan itu terjadi hanya sesama anggota dewan karna memperjuangkan politik kepentingan, katanya.

Memang akan sangat sulit menyatukan 40 anggota dewan khususnya di Lahat, sebab anggota dewan tersebut berasal di berbagai partai politik yang memiliki kepentingan politik yang berbeda beda,katanya.

Akan tetapi dewan itu akan dapat bersatu ketika kepentingan politiknya mengerucut kepada kepentingan yang sama, misalnya memperjuangkan aspirasi rakyat yang memang menjadi prioritas kepentingan rakyat, jika sudah kepersoalan lain bisa pecah saja lagi atau bisa bulat lagi, memang itulah kerja suatu lembaga politik yang terbiasa dengan trek trek xan detik perdetik perkembangan politik itu beroba roba, katanya.

Perbedaan pandangan politik bagi anggota DPRD itu memang dilindungi oleh undang undang sebab DPRD itu memiliki hak bicara, hak mengemukakan pendapat dan hak emonitas, akan tetapi terbatas kepada koridor politik, katanya.

Jadi jika terjadi ketegangan dilembaga DPRD karna menggunakan hak bicara dan hak mengemukakan pendapat tidak ada persoalan sama sekali, apalagi tempatnya diruang sidang DPRD dalam agenda persidangan, tegas mantan anggota DPRD Kabupaten Muara enim ini.

Oleh karna itu anggota DPRD Lahat harus mengkaji betul hak hak anggota dewan yaitu hak bicara, hak mengemukakan pendapat, hak Emonitas, hak interpelasi dan hak angket, katanya.( HENDRI)