LahatOnline » REFLEKSI 10 TAHUN KINERJA ASWARI, 99% PESERTA NYATAKAN GAGAL

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

REFLEKSI 10 TAHUN KINERJA ASWARI, 99% PESERTA NYATAKAN GAGAL

Sabtu, 1-September-2018, 23:57

Post Views: 2,936

LAHAT – Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh para OKP dan aktivis dan digelar malam ini (01/09) di Angkringan Aktivis, Simpang Kodim Lama Lahat berlangsung seru. Diskusi dengan menghadirkan berbagai narasumber dengan beraneka latar belakang ini merefleksi 10 tahun kinerja Bupati Lahat, H. Saifudin Aswari Rivai, SE.

Bakrun Satia Darma (BSD) yang merupakan salah satu praktisi hukum dan juga media di Kabupaten Lahat mengawali forum diskusi dengan melihat kinerja Aswari dari sektor hukum.

“Dari buku buku terbitan Bapeda Lahat, diatasi kertas datanya bagus, tetapi faktanya tidak sesempurna yang ada di kertas”

Merefleksikan keberhasilan kepemimpinan Aswari harus dilihat dari semua sudut dan sisi pembangunan

“Kalau dari sudut penegakkan hukum, banyak gagalnya, banyak kasus sengketa tanah perkebunan tidak terselesaikan”

“Di Kabupaten Lahat memang terbentuk 48 desa sadar hukum, tapi tidak terbina secara berkesinambungan, LBH Lahat yang membinanya tanpa serupiahpun bantuan dana dari Pemda Lahat, itupun sekarang pembinaannya mangkrak”

Jemmy R Delair, tokoh politisi lainnya juga menganggap kiberja Aswari gagal.

“Refleksi kepemimpinan saifudin aswari rivai secara umum dinyatakan gagal. Dari program unggulan kesehatan, tidak maksimalnya pelayanan publik bidang kesehatan, yang mana dilihat dari penurunan klasikasi B menjadi C. Sektor Pendidikan juga gagal. Hal ini dapat ditinjau dari kesempatan dan hak masyarakat mendapatkan pelayanan bidang pendidikan terakumulasi tidak baik. Terbentuknya AKN sebagai salah satu program unggulan menjawab kebutuhan lapangan kerja untuk pemuda Lahat pada akhirnya bertolak belakang dengan kenyataan. Infrastructure juga tidak memberikan effect positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua hanya melakukan pencitraan monumental kepemimpinan,” tegas Jemmy R Delair.

Sementara itu salah satu politisi muda, Mahendra Wijaya memastikan bahwa kepemimpinan Saipudin Aswari Rivai selama dua periode sudah berhasil.

“Aswari sudah bisa dikategorikan berhasil. Terlihat dari pesatnya pembangunan di Kabupaten Lahat. Pembangunannya merata di segala lini. Terbukti dengan simpatik masyarakat yang sudah membuat beliau menjabat selama 2 periode. Termasuk dengan tenaga kerja sudah berjalan sesuai aturan,” tukas Mahendra Wijaya.

Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lahat, Moch. Tahrim memberikan pandangannya tentang sisi positif dan negatif atas kepemimpinan Aswari.

“Dari segi pembangunan cukup maju. Contohnya memenangkan tender Citimall. Jadi menurut saya dari segi pembangunan Pak Wari sudah cukup baik. Tetapi yang disesalkan adalah dari segi lapangan kerja yang amburadul. Jelas sekali dirinya tidak memprioritaskan putra daerah,” papar Moch. Tahrim.

Pemuda Muhammadiyah turut angkat bicara, Elvin Kurniansyah selaku ketua secara lugas dan tegas turut menyimpulkan bahwa kinerja Aswari tidak berhasil.

“Kita akui di periode pertama sangat menyentuh dan merangkul para anak muda. Di periode ke 2 terjadi perubahan drastis. Beliau juga tidak konsen ke masalah pendidikan. Pelayanan kesehatan juga sangat tidak baik. Saya menganggap gagal! 10 tahun memimpin Pak Aswari gagal!” bebernya.

Turut hadir pula Ahmad Syahri Kurnianto atau yang biasa disapa Mas Ayi. Politisi dari Partai PKB yang juga Ketua GP Anshor ini mengatakan bahwa untuk melihat sisi positif dan negatif musti digunakan data.

“Untuk melihat ada indikator, data harus dijadikan titik awal untuk menilai kepemimpinan.saya rasa periode 2013-2018 ini kegagalan Kak Wari ditentukan pula oleh negatif kontrol dari anggota DPRD. Dari itu untuk 2019 musti akurat menentukan wakil rakyat,” harap Mas Ayi.

Aktivis Chairul Anwar (Elong) pada diskusi ini melayangkan suara mayoritas. Dengan tegas beliau membantah semua analisa Mahendra Wijaya yang mengatakan peranan Aswari selama 10 tahun sudah berhasil.

“Di daerah Penghijauan masih banyak jalanan tanah. Itu kalau hal infrastruktur. Tentang ketenaga kerjaan kita sangat tidak berimbang. Banyak Galian C yang banyak tidak izin didiamkan saja. Termasuk air bersih juga ini menjadi penilaian kita. Keterpurukan keuangan Lahat menimbulkan pertanyaan, kemana uang Jaminan Reklamasi dan dana hibah lainnya? Intinya begini jika dikatakan bobrok, masa kepemimpinan Aswari sangat bobrok. Tetapi percuma kita berbusa bicara jika usai diskusi ini tidak ada goal. Jika selama ini ada slogan ‘Sayangi Lahat’ sudah sepatutnya diganti ‘Yuk selamatkan Lahat’. Semua yang terjadi juga karena Loss control dari legislatif.
Baru di Lahat terjadi Kades-kades demo. Menjadi Kabupaten termiskin nomor 2 di Indonesia.
Pastikan setelah diskusi kita harus ada goal dengan penentuan sikap,” ujar Elong berapi-api.

Perwakilan dari LSM Merah Putih Bambang Heryanto menekankan pada satu titik permasalahan besar. Yakni tentang kerapnya bermunculan galian C yang tidak menggunakan izin.

“Setelah melihat data, terbaru ada 1 galian c yang tidak memiliki izin. Saat dilaporkan katanya sudah ditutup. Padahal seharusnya dalam peraturan perundang-undangan sanksi dari perbuatan tersebut adalah ditahan. Kita bisa bayangkan berapa besar kerugian negara di sana? Berapa banyak pula korban karena mobil dengan kapasitas berat bebas melintasi kota? Ini harus terus diperjuangkan,” kata Bambang Heryanto.

Angga Wijaya dari Kesatuan Mahasiswa Kikim Area (KMKA) memberikan pandangan lebih global tentang akar permasalahan atas kepemimpinan Aswari.

“Kegagalan bukan dipicu oleh eksekutif saja. Tetapi juga dari legislatif juga. Dan Yudikatif mana?
Yang disayangkan adalah bukan sepenuhnya kesalahan Wari. Tetapi kontrol sosial tidak maksimal.
Jangan sampai melihat api kita padamkan dengan api yang sebatas tetesan saja,” ujar Angga Wijaya

Turut memberikan suara Rahmat Thamrin sebagai salah satu seorang karyawan swasta. Rahmat sebagai karyawan perusahaan swasta berharap dan menanyakan kepada audience.

“Bisakah Lahat menggunakan UMK bukan UMP?” tanya Rahmat Thamrin.

Bakrun Satya Darma menanggapi pertanyaan Rahmat Thamrin.

“UMK ditentukan dewan pengupahan kabupaten dan di Lahat dewan pengupahan tidak ada.” BSD menjelaskan.

Diskusi yang berlangsung seru dan penuh keakraban diakhiri dengan keputusan bahwa hasil diskusi ini akan disampaikan ke pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan. Para aktivis juga akan terus mengawal pemerintahan termasuk pada pemerintahan mendatang.

(Aan LO)