PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1993
T E N T A N G

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetap-
kan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada
pada kendaraan itu;

2. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi
dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan serta
pemenuhan kelengkapan persyaratan adminis-
tratif;

3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB II

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan
oleh :

a. Polisi negara Republik Indonesia;

b. Pegawai negeri sipil yang memiliki kuali-
fikasi tertentu di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Pasal 3

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
meliputi pemeriksaan persyaratan administratif
pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari
pemeriksaan :

a. surat izin mengemudi;

b. surat tanda nomor kendaraan bermotor;

c. surat tanda coba kendaraan bermotor;

d. tanda nomor kendaraan bermotor; dan

e. tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan
laik jalan, yang terdiri dari :
a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi
kendaraan wajib uji;

b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
yang meliputi :

1) sistem rem;

2) sistem kemudi;

3) posisi roda depan;

4) badan dan kerangka kendaraan;

5) pemuatan;

6) klakson;

7) lampu-lampu;

8) penghapus kaca;

9) kaca spion;

10) ban;

11) emisi gas buang;

12) kaca depan, dan kaca jendela;

13) alat pengukur kecepatan;

14) sabuk keselamatan; dan

15) perlengkapan dan peralatan.

(2) Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda
bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor
jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta
pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi
sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban
tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 5

(1) Polisi negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang dilengkapi dengan surat tugas.
(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, adalah pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengka-
pi dengan surat tugas.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2), meliputi :

a. sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda
Tingkat I (golongan II/b);

b. memiliki tanda kualifikasi penguji; dan

c. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua)
tahun di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan.

BAB III

WEWENANG PEMERIKSA
DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Polisi negara Republik Indonesia dalam melaksana-
kan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
berwenang untuk:

a. menghentikan kendaraan bermotor;

b. meminta keterangan kepada pengemudi;

c. melakukan pemeriksaan terhadap surat izin
mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat
tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan
bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
berwenang untuk :

a. melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti
lulus uji;

b. melakukan pemeriksaan terhadap fisik kenda-
raan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b.
Pasal 9

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh petugas polisi negara Republik
Indonesia dilaksanakan apabila :

a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
di jalan cenderung meningkat; dan/atau

b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan
bermotor cenderung meningkat.

Pasal 10

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil,
dilaksanakan apabila :

a. angka kecelakaan lalu lintas di jalan
cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi
kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan;

b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan cenderung
meningkat; dan/atau

c. tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung
meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan
bermotor pada waktunya.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal
10, dilakukan dalam jangka waktu paling lama
21 (dua puluh satu) hari.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan tidak pada satu tempat
tertentu.

Pasal 12

Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan
dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Pasal 13

(1) Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi
dengan surat perintah tugas.

(2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikeluarkan oleh :

a. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk pemeriksaan yang dilaku-
kan oleh petugas polisi negara Republik
Indonesia;

b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilaku-
kan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat :

a. alasan dan jenis pemeriksaan;

b. waktu pemeriksaan;

c. tempat pemeriksaan;

d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;

e. daftar petugas pemeriksa;

f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan
selama dalam pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi
dengan tanda yang menunjukkan adanya
pemeriksaan kendaraan bermotor.

(2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100
meter sebelum tempat pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan
yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang
berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka
jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) pada jarak sekurang-
kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah
tempat pemeriksaan.

(4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam
hari, selain harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib
dipasang lampu isyarat bercahaya kuning
terang.

Pasal 16

(1) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan
wajib menggunakan pakaian seragam, atribut
yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai
petugas pemeriksa, dan perlengkapan
pemeriksaan.

(2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus
dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh :

a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a;

b. Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,
wajib menggunakan peralatan pemeriksaan
sesuai obyek yang akan diperiksa.

(2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi :
a. alat uji rem;

b. alat uji gas buang;

c. alat uji penerangan;

d. alat timbang berat kendaraan beserta
muatannya;

e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan
roda depan;

f. alat uji standar kecepatan;

g. alat uji kebisingan;

h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri
dari:

a. pemeriksa dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

b. pemeriksa pegawai negeri sipil yang
memiliki kualifikasi tertentu di bidang
lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu
oleh instansi lain.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetap-
kan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menugaskan pegawai negeri sipil dalam
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

(3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas
yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimak-
sudkan dalam ayat (1).

Pasal 20

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetap-
kan oleh Menteri berkoordinasi dengan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(2) Kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), menugaskan petugas polisi negara
Republik Indonesia dalam pemeriksaan kenda-
raan bermotor di jalan.
(3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas
yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 21

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas
dalam pemeriksaan yang berupa :

a. pelanggaran terhadap pemenuhan per-
syaratan administratif pengemudi dan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, pemeriksa polisi negara
Republik Indonesia melaporkan kepada
pejabat penyidik polisi negara Republik
Indonesia;

b. pelanggaran terhadap pemenuhan per-
syaratan teknis dan laik jalan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 4, pemeriksa
pegawai negeri sipil melaporkan kepada
penyidik pegawai negeri sipil.

(2) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut
pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
butir 1, 2, 3, 4, dan 11, pemeriksa harus
pula memerintahkan secara tertulis untuk
melakukan uji ulang.

Pasal 22

Penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3)
wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemberi
tugas dengan tembusan kepada instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Juli 1993
__________________________________

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 60