LahatOnline » PAIGAL FIRDAUS, PENYELENGGARA PEMILU DILARANG RANGKAP JABATAN

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

PAIGAL FIRDAUS, PENYELENGGARA PEMILU DILARANG RANGKAP JABATAN

Jumat, 9-Desember-2022, 10:09

Post Views: 838

LAHAT – Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat, Andra Juarsyah melalui salah seorang Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat Paigal Firdaus menegaskan penggara pemilu harus fokus pada tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dilarang untuk rangkap jabatan. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan ad hoc.

Hal tersebut disampaikaan Paigal ketika dikonfirmasi awak media pada hari Jum’at 9 Desember 2022 melalui pesan Washapps.

“Penyelenggara pemilu dilarang rangkap jabatan, sehingga bisa fokus melayani masyarakat dan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu penyelenggara pemilu tidak dibenarkan untuk rangkap jabatan,” tegas Paigal.

Dengan penyelenggara pemilu yang fokus dan bekerja penuh waktu, pemilu yang berintegritas akan lebih mudah diwujudkan mengingat penyelenggara tidak memiliki konflik kepentingan dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilu.

Larangan rangkap jabatan ini untuk menjaga integritas penyelenggara. Jangan sampai terpengaruh oleh pekerjaan lainnya dan mengganggu netralitas dia sebagai penyelenggara pemilu.

“Penyelenggara pemilu tidak boleh rangkap pekerjaan atau jabatan.

Au, apabila terpilih diajung milih salah satu. itu jeme DKPP yang ngomong” ungkap Paigal tegas.

Berdasarkan data yang di himpun larangan rangkap jabatan bagi penyelenggara pemilu sendiri diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bagi jajaran KPU dan Pasal 117 ayat (1) UU Pemilu bagi jajaran Bawaslu.

Caplin