LahatOnline » DI DAMPINGI LBH PALEMBANG, SUNDAN WIJAYA GUGAT INSPEKTORAT LAHAT

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

DI DAMPINGI LBH PALEMBANG, SUNDAN WIJAYA GUGAT INSPEKTORAT LAHAT

Sengketa Pilkades Gunung Kerto

Selasa, 15-Februari-2022, 18:06

Post Views: 2,146

Palembang – Sundan Wijaya Salah Satu Calon Kades Gunung Kerto, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perihal Surat Keterangan Bebas Temuan yang di keluarkan oleh Inspektorat Lahat, Selasa, (15 Februari 2022)

Diketahui pada pilkades serentak tahun lalu surat bebas temuan menjadi syarat wajib bagi cakades definitif yang mengacu ke Perbup No 46 Tahun 2021 dan di tindaklanjuti oleh Inspektorat melalui surat yang di keluarkan pada tanggal 19 November 2021 perihal Persyaratan Surat Bebas Temuan APIP.

Kami selaku kuasa hukum penggugat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gunung Kerto Ipan Widodo, SH mengatakan “kedatangan kami hari ini untuk menggugat Inspektorat Lahat, sebagai salah satu upaya untuk menjamin keputusan administrasi yang dibuat harus sesuai dengan perundang-undang yang berlaku”

Dalam surat pendaftaran gugatan nomor 13/6/2022/PTUN.PLG tersebut, hanya 1 (satu) gugatan yaitu pembatalan dan pencabutan surat keterangan bebas temuan.

“Surat keterangan bebas temuan cakades definitif diduga cacat prosedural yang mengakibatkan cacat hukum, salah satunya karena di keluarkan pada hari sabtu” paparnya

Ipan juga menambahkan “Keputusan ini sudah Final, karena di tingkat kabupaten rekan kami sudah mengupayakan. Sekarang kita serahkan ke PTUN dan kami sangat percaya PTUN akan memutus perkara ini secara adil”. Tutup ipan

(DEKA)