Jumlah Pengunjung

dgGEREg

Download Aplikasi

VIDEO

OPINI PUBLIK : RUMAH UNTUK WAKIL RAKYAT BUKAN RUMAH UNTUK RAKYAT

Oleh : Deka Mandala Putra (Gemapela)

Selasa, 26-Januari-2021, 09:23


DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam kata lain Wakil rakyat memiliki Tupoksi menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat nyatanya hal itu tidak dijalankan oleh wakil rakyat (DPRD) kabupaten Lahat, DPRD mulai menunjukkan keahliannya untuk mengakali anggaran (APBD Milik Rakyat).

Hal itu dibuktikan dengan adanya sikap Ketua DPRD yang merehab rumah dinas para pimpinan DPRD sebesar 2.8M, kamipun bertanya apa urgensi rehab tersebut. Apakah semua atap rumah sudah bocor, lantai hancur, dinding ambruk sehingga harus dilakukan rehab dengan dana 2.8M di tengah pandemi?

Dalil “Pengesahan terjadi pada tahun 2019 sebelum kabupaten Lahat terserang pandemi” sangat tidak masuk akal bukannya Covid-19 artinya Corona Virus Diseases Tahun 2019. harusnya nalar berpikir harus cepat tanggap apalagi sekelas Pimpinan DPRD harus ada prioritas penggunaan dana untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi, hal ini biasa tapi menjadi sangat tidak biasa karena dilakukan oleh seorang ketua DPRD apalagi ditengah pandemi.

Sudah hampir 1.5 Tahun menjabat, kinerja DPRD masih belum terlihat baik dari pengawasan sampai kepada produk legislasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, banyak hal yang lebih urgen dibandingkan rehab rumah dinas.

Salah satu yang lebih urgent dibanding rehab rumah dinas yaitu pembangunan Inprastruktur jalan dan pembangunan fiaik lainnya menjadi perhatian yang diawasi secara cepat oleh Pimpinan DPRD, dan mirisnya lebih besar anggaran rehab rumah dinas Pimpinan DPRD daripada pembamgunan 60 lebih rumah korban kebakaran dan lebih miris lagi Janji pembangunan rumah korban banjir Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur belum terealisasi

430.071 jiwa yang ada di kabupaten Lahat berapa jiwa yang menitipkan kepercayaanya dan berharap terwakili dengan terisinya kursi legislatif ?
Saya salah satu warga kabupaten Lahat yang berdomisili dipasar bawah menilai Anggota DPRD Lahat gagal paham akan Tupoksinya

Krisis kepercayaan kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lahat mulai terasa akibat dari kecacatan dalam pengaplikasian sistem yang dijalankan oleh stakeholder menjadi penyebab utama menjamurnya kaum banalitas intelektual.

Kinerja dari Eksekutif-Legislatif-dan Yudikatif mulai dipertanyakan, apakah bagi-bagi jatah berlaku ditubuh pemimpin kita ? Sehingga hak-hak masyarakat di manipulasi. Esensi dari APBD hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang, seperti teman dari bapak-bapak yang berpangkat menjadi penikmat sejati hasil dari semua manipulasi ini.

Sekali lagi kami tegaskan pahami tupoksi legislatif. Saya meyakini tidak semua Anggota DPRD buta akan Tupoksi dan aturan, tapi bawah (Anggota) akan baik jika atas (Pimpinan) baik dan paham dengan tupoksinya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) seperti yang disampaikan bapak Bupati Lahat yang kebetulan satu partai dengan Ketua DPRD kabupaten Lahat, akan terwujud jikalau pola pikir stakeholder kabupaten Lahat sehat dalam menjalankan konsitusi hukum yang ada.

Maka dari pada itu GEMAPELA menuntut agar DPRD menjalankan Tupoksinya sesuai dengan peraturan yang ada, karena kami memilih kalian bukan hanya untuk menikmati megahnya Rumah Dinas dan nyamannya ruang ber-AC.

Oleh : Deka Mandala Putra (Gemapela)

donasi relawan lahatonline.com
Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

LAHAT DALAM POTRET

LAHAT
MERAPI TIMUR - MERAPI BARAT - MERAPI SELATAN
LAHAT SELATAN - GUMAY ULU - PULAU PINANG - PAGAR GUNUNG - TANJUNG TEBAT - KOTA AGUNG - MULAK ULU - MULAK SEBINGKAI
TANJUNG SAKTI PUMI - PUMU - JARAI - PAJAR BULAN - SUKA MERINDU - MUARA PAYANG
GUMAY TALANG - PSEKSU - KIKIM TIMUR - KIKIM SELATAN - KIKIM BARAT - KIKIM TENGAH

Investigasi

Berita Sebelumnya

PanCe

Siape & Tuape

Jajak Pendapat

Nak Keruan Gale

Seni Budaya

Wisata

Almamater