LahatOnline » GEMAPELA : PUNGLI hadir Dalam Pemilihan BPD Tanjung Beringin. (Rp.47.100.000)

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

GEMAPELA : PUNGLI hadir Dalam Pemilihan BPD Tanjung Beringin. (Rp.47.100.000)

Rabu, 30-September-2020, 14:31

Post Views: 2,008

BPD yang seyogyanya menjadi lembaga pertama dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan Desa dewasa ini mengalami banyak persoalan. Salah satunya dalam proses pemilihan, kebutuhan penyelenggaraan pemilihan yang seharusnya mampu di akomodir oleh APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota, APBDes dan sumber lain yang “sah” dan “tidak mengikat” yang sangat jelas diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 Bab IX tentang Pendanaan pasal 69, tetapi dari pilihan tersebut tidak ada yang diterapkan pada pemilihan BPD Tanjung Beringin, Kecamatan Kikim Selatan Kab.Lahat.

Desa Tanjung Beringin menjadi contoh nyata akan carut marutnya pemilihan BPD. Berawal dari panitia yang secara tidak langsung dipaksa untuk melanggar aturan (melakukan pungli) dengan memungut biaya dari setiap calon sebesar Rp.7.000.000 untuk kebutuhan kepanitiaan guna menyelenggarakan pemilihan ditambah Rp.600.000 untuk biaya berkas ke Kecamatan (diakui oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan bahwa itu uang terimakasih), belum lagi biaya pendaftaran sebesar Rp.250.000.

Hal itu sontak membuat kami heran ada 3 macam uang yang dipungut untuk melaksanakan pemilihan BPD, banyak pertanyaan kami yang tidak mampu dijawab oleh panitia, pemerintah desa bahkan Camat selaku perpanjang tanganan Bupati dalam mengawasi dan membina Desa yang berada di wilayah Kikim Selatan. Salah satu pertanyaan terbesar kami mengapa semua bungkam ketika sudah mengetahui hal tersebut pungli?

Yang lebih lucu ketika ada salah satu calon memberikan surat pengunduran diri karena sadar bahwa hal itu pungli, tetapi kepala desa bahkan camat menolak berkomentar karena hal itu dianggap hak prerogatif panitia pemilihan BPD, sehingga panitia tetap melaksanakan pemilihan sampai memaksakan nama salah satu calon yang telah mengundurkan diri tetap terlampir di kertas suara.

Segala daya dan upaya harusnya dilakukan oleh kecamatan untuk menekan pungli yang terjadi, bukan malah menjadi bagian dari pungli itu sendiri.

Merujuk hal diatas maka Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat dengan ini menuntut agar pihak Aparat Penegak Hukum (Polres Lahat) agar segera memproses segala bentuk pelanggaran yang telah terjadi, mengingat fungsi BPD di Desa sangatlah vital serta untuk mewujudkan indonesia bebas pungli sesuai dengan harapan Presiden RI.

Karena ketika hal ini terus didiamkan akan banyak pungli yang berkeliaran di setiap penyelenggaraan pemilihan BPD, belum lagi secara tidak langsung hal tersebut membuat preseden buruk bagi setiap panitia pemilihan BPD karena kebijakan pungli tersebut.

(Hendro Juniarto Bidang Advokasi Hukum dan HAM)