LahatOnline » GUNAKAN LPG SUBSIDI PELAKU USAHA TERANCAM PIDANA

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

GUNAKAN LPG SUBSIDI PELAKU USAHA TERANCAM PIDANA

Senin, 20-Juli-2020, 19:00

Post Views: 2,465

LAHAT – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya meminta Pemerintah Daerah Lahat meperketat penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kilogram untuk menekan dan mengantisipasi kelangkaan yang kini terjadi di beberapa kecamatan. Kelangkaan tersebut merugikan masyarakat kalangan menengah ke bawah karena produk subsidi ini benar-benar dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

“Bila Pemerintah Daerah memang serius memasok gas elpiji bersubsidi untuk konsumen menengah bawah, maka pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan harus ditingkatkan,” kata Sanderson Syafe’i, ST. SH di Kantornya, Senin (20/07/20).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengimbau Pelaku usaha besar dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Permen ESDM Nomor 13/2018, untuk tidak menggunakan gas cair (liquified petroleum gas/ LPG) tabung tiga kilogram (kg) bersubsidi. Tujuannya, untuk mengantisipasi penyaluran gas bersubsidi yang melampaui kuota dan tidak menyebabkan kelangkaan.

Menurut Sanderson, pemerintah daerah Lahat harus turun ke lapangan mensosialisasikan dan melakukan pengawasan yang lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan. Selain itu, distributor baik agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pengoplosan harus mendapat sanksi tegas.

Sanderson mengatakan pihak terkait harus lebih ‘bergigi’ dalam melakukan penegakan hukum. Sementara itu, PT Pertamina (Perero) juga harus tegas memutus kerja sama sama dengan distributor agen maupun pangkalan nakal yang diketahui melakukan penyimpangan dan pengoplosan serta menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar,” tuturnya.

Sanderson menduga kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi di beberapa daerah kecamatan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rentang harga yang sangat jauh dengan elpiji 12 kilogram dan penyimpangan penyaluran elpiji bersubsidi. “Karena rentang harga yang sangat jauh, banyak pengguna elpiji 12 kilogram yang berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kilogram. Selain jauh lebih murah, gas elpiji 3 kilogram juga dianggap lebih praktis dan mudah dibawa,” tuturnya.

Dia menilai, pola penyaluran gas elpiji 3 kilogram seharusnya bersifat tertutup. Artinya, hanya konsumen yang berhak saja yang boleh membeli gas elpiji 3 kilogram.

Namun, saat ini penyaluran bersifat terbuka atau bebas sehingga siapa pun bisa membeli. Sanderson menyebut ada pola penyaluran yang dilakukan pemerintah daerah tidak taat asas.

“Tidak kurang dari 20 persen pengguna gas elpiji 12 kilogram berpindah ke 3 kilogram karena harga 12 kilogram dianggap sangat mahal sementara 3 kilogram sangat murah karena disubsidi, dan perlu dilakukan sidak” katanya.

Lanjut Sanderson, pemerintah tak boleh mencabut subsidi energi untuk rakyat miskin. Pasalnya, rumah tangga miskin memiliki hak atas subsidi energi sebagaimana diatur undang-undang. Karena itu, YLKI Lahat mendukung rencana pemerintah yang akan mendistribusikan gas elpiji bersubsidi dengan mekanisme tertutup, agar lebih tepat sasaran. Menurut YLKI Lahat, yang berhak atas gas melon bersubsidi hanya masyarakat tak mampu serta pelaku usaha kecil dan mikro.

Keadaan semakin parah karena penyaluran subsidi LPG 3 kg seharusnya dilakukan secara tertutup namun kenyataannya terbuka. Dengan adanya kelangkaan ini, nantinya diharapkan subsidi yang selama ini disalurkan dalam bentuk harga LPG murah akan diubah menjadi langsung diberikan ke masyarakat miskin. “Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin,” ujarnya.

Sementara Bupati Lahat Cik Ujang, SH melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat Januarsyah.SH. MM saat diminta konfirmasi melalui pesan WA, atas tanggapan kelangkaan LPG 3 Kg dan harga yang meroket serta PNS dan pengusaha makro ikut menggunakan LPG 3 Kg, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban apapun.

(SAND)