LahatOnline » JAWABAN BUPATI LAHAT ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

JAWABAN BUPATI LAHAT ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD KAB.LAHAT

Selasa, 30-Juni-2020, 14:32

Post Views: 1,884

LAHAT – Rapat Paripurna Ke- XII Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 DPRD Kabupaten Lahat membahas Raperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019 di buka oleh Pimpinan Sidang Bapak Gaharu.SE MM Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lahat, Selasa ( 30/6/2020 ). Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kab.Lahat

Hadir pada Rapat Paripurna Ke-XII tersebut, Bupati Lahat Cik Ujang.SH, Wakil Bupati Lahat H. Haryanto.SE MM MBA, Ketua DPRD Fitrizal Homizi.ST, Wakil Ketua I Gaharu.SE MM, Wakil Ketua II Sri Marhaeni Wulansih, Sekda Lahat Januarsyah.SH MM, para Anggota DPRD Kab.Lahat, Kasat Binmas Polres Lahat Herdi Pahrudin.SE dan jajaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

Bupati Lahat Cik Ujang.SH menyampaikan pertanggungjawaban membahas Raperda tentang pelaksanaan APBD kabupaten lahat tahun anggaran 2019. Jawaban Bupati Lahat atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lahat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Lahat membahas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun 2019.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara urusaan pemerintah. Dengan demikian DPRD dengan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasaan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Oleh karena itu kami menyadari bahwa kewajiban DPRD untuk menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta menyampaikan kritikan, saran dan masukan.

(ANDI Kominfo Lahat)