LahatOnline » GRPK Ingatkan Pemkab Lahat Untuk Tegas Terhadap Usaha Sarang Walet Ilegal

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

GRPK Ingatkan Pemkab Lahat Untuk Tegas Terhadap Usaha Sarang Walet Ilegal

Selasa, 7-April-2020, 23:55

Post Views: 2,849

Lahat – Dugaan kuat usaha sarang burung walet tanpa izin di Kabupaten Lahat, membuat LSM Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) berang dan meminta agar Satpol PP Lahat terjun langsung memeriksa.

Diungkapkan Ketua GRPK Lahat, Saryono Anwar, dirinya berkeyakina penangkaran burung walet di Kota Lahat banyak yang ilegal dalam hal perizinan. Baik izin usaha maupun izin limbah dari kotorannya.

“Kami dari Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) dengan adanya penangkaran sarang Burung Walet di Kota Lahat, kami meminta dengan keras kepada Pemkab Lahat, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengecek langsung ke tempat penangkar di Kota Lahat ini khususnya. Karena kami menduga tidak ada surat izin sama sekali, termasuk izin sarang burung walet dan izin limbah burung walet,” ujar Saryono Anwar. Selasa (07/04/2020).

Lebih lanjut Saryono Anwar menambahkan, jika memang ada ditemukan penangkaran tidak memiliki izin, maka lebih baik ditutup saja usahanya.

“Maka dengan demikian, kami selaku kontrol sosial, meminta kepada Satuan Pol PP untuk sesegera mungkin untuk menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini. Karena kami duga sama sekali tidak ada ijin. Bahkan sebagai penegak atau pengontrol peraturan daerah Kabupaten Lahat, Sat Pol PP segera menutup penangkaran sarang burung walet yang tidak ada izin sama sekali,” lanjutnya.

Saryono juga mengatakan, beberapa instansi juga harus berperan dalam menangani perihal penangkaran walet. Baik dari Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Juga Dinas Kesehatan.

“Dulu saya pernah juga menjadi Ketua Pansus penangkaran burung walet. Jadi pada saat itu tidak ada kejelasan hasil penangkaran, apalagi harganya. Yang kita khawatirkan juga dampak lingkungan dari kotoran burung walet. Baik limbah dari kotorannya dan efek kesehatan yang ditimbulkannya,” tegas Saryono Anwar.

Sementara itu, Kasat Pol PP Lahat, Pauzan Khoiri, AP, MM berujar bahwa dalam waktu dekat akan mengajak duduk bersama dengan pengusaha sarang walet di Kota Lahat.

“Insyaallah dalam waktu dekat kami akan adakan pertemuan dengan dinas terkait dan pengurus asosiasi walet dan para pengusahanya. Kita akan ajak diskusi mencari solusi,” ucap Pauzan Khoiri saat dikonfirmasi.

(Aan LO)