LahatOnline » BUNTUT RICUH, DPRD LAHAT MEDIASI WARGA PRABUMENANG DAN PT KAI

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

BUNTUT RICUH, DPRD LAHAT MEDIASI WARGA PRABUMENANG DAN PT KAI

Kamis, 12-Desember-2019, 20:27

Post Views: 4,391

Lahat_ Menindak lanjuti konflik masalah Lahan antara warga desa Prabumenang dengan Pihak PT.KAI pada Rabu (11/12) hari ini Kamis (12/12) di Mediasi oleh DPRD Kabupaten Lahat bertempat diruang rapat DPRD yang dipimpin langsung oleh Eduar Alamsyah selaku Ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat.

Dalam rapat ini di hadiri oleh para pemilik lahan sebanyak 30 Orang dari Desa Prabumenang dan Banjarsari dan diwakili Oleh H.Anwar selaku perwakilan masyarakat untuk berbicara di meja rapat. Menurut H.Anwar “Bahwasanya PT. KAI akan melakukan Aktivitas Lend Clearing ditanahnya tanpa adanya sosialisai terkait permasalahan ini dan melakukan Klaim tanah selebar 30M .

Menyikapi hal ini jelas masyarakat sangat dirugikan karena berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 69 TAHUN 1998 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN batas ruang milik jalur Kereta Api 6 Meter dan Batas Ruang Pengawas jalan 9 meter jika ditarik lurus 15 Meter dari rel kereta api bukan 30 Meter seperti yang di Klaim”
Sementara dari Pihak PT.Kereta Api Bpk Eduar berpatokan Pada GrondKaart untuk permasalahan ini dan bukan pada undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dalam rapat ini sendiri Eduar Alamsyah ketia Komisi III juga mengatakan Bahwa “Groundkaart merupakan peta ukur sama seperti gambar situasi dan grondkaart bukan merupakan bukti kepemilikan tanah” senada dengan hal itu Andriansyah ketua Komisi I juga angkat bicara bahwa “negeri ini tidak bisa berdasarkan Grondkaart yang bukan bukti kepemilikan tanah akan tetapi mengacu kepada landasan peraturan perundang-undangan yang ada ujarnya”

Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam dihadiri oleh Camat Merapi Timur Polsek Merapi, Danramil Merapi, Dishub kab lahat, BPN, Polres Lahat, perwakilan DPRD komisi I Ariansyah (NASDEM), Komisi II Andriansyah (PKB) komisi III, Hj Yunani (PKB) dan Eduar Almsyah (PKB) Komisi IV Andi Sucitera (PAN), PT.KAI .

Camat Merapi Timur Miharta SE MM sangat menyayangkan dari pihak PT.KAI dalam proses pembangunan ini sendiri tidak adanya sosialisasi dan seakan menyepelekan berbagai dampak yang akan terjadi mengingat setiap daerah yang akan dilakukan pembersihan selalu ada konflik yang terjadi, disisi lain Sutoko dari Dishub berharap “kedepan jangan lagi terdapat konflik dan perlu dikaji dampak yang akan ditimbulkan jika sistem yang ada seperti sekarang ini karena ini semua merupakan pr supaya kedepan semua proses dapat berjalan aman dan lancar serta tidak merugikan pihak disekitar”.

Terkait permasalah ini untuk sementara aktivitas lend clearing dihentikan sampai ada titik temu dari di pertemuan kedua nanti yang akan difasilitasi lembaga terkait. (ICI)