LahatOnline » Kaji Tapal Batas Lahat Muara Enim, Camat Kota Agung Minta Saran Masyarakat

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

Kaji Tapal Batas Lahat Muara Enim, Camat Kota Agung Minta Saran Masyarakat

Kamis, 12-Desember-2019, 15:46

Post Views: 4,807

Kota Agung, Lahatonline.com – Mendapat banyak laporan dan keluhan dari masyarakat, Camat Marsi, SE MM, Kota Agung langsung meresponnya dengan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah tomas, sepuh kecamatan dan pelaku sejarah yang ada di kecamatan ini.

Acara yang digelar di gedung pertemuan kecamatan dihadiri FKPK Kota Agung, Pemerintah kabupaten Lahat yang diwakili oleh Kabag adminitrasi wilayah dan otonomi daerah, Drs Samsul Bahri, Aleg DPRD dapil 3 serta perwakilan desa. Dalam pembukaan, Marsi SE MM, menyampaikan tapal batas yang dipermasalahlan saat ini merupakan bagian dari batas kabupaten Lahat dengan Muara Enim.

“Kalau ini menjadi tuntutan masyarakat, karena batas wilayahnya diserobot, secara kedinasan saya siap memfasilitasi. Apalagi hak ini juga merupakan hak kabupaten Lahat,” sampai Marsi disela kegiatan, Kamis (2/12).

Lebih lanjut, Marsi mengungkapkan, sejumlah elemen juga telah menyampaikan kondisi kepada Pemerintah Daerah. Ada ormas dan LSM yang secara tegas mempertanyakan ini.

“Gerakan yang ada adalah murni dari rasa keprihatinan masyarakat, makanya untuk memastikannya kita gelar rakor agar jelas apa yang dipermasalahkan,” ungkapnya.

Kabar yang beredar, batas yang ada telah jauh masuk le wilayah Lahat. Hal ini yang membuat masyarakat kecamatan Kota Agung mempertanyakannya. Sementara itu pihak Pemda Lahat, Kabag Admistrasi wilayah dan otonomi menerangkan, permasalahan tapal batas ini memang belum tuntas. Sehingga permasalahan ini telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri).

“Tembusan draf penetapan dari Jakarta telah sampai ke Pemda Lahat melalui biro hukum, artinya telah melakukan menetapannya. Tetapi itu masih draf dan bisa dilakukan penyempurnaan, kalau ternyata tapal batas yang ada masih dipermasalahkan, kita bisa sampaikan keberatan,” jelas Samsul.

Dia juga berharap, kalau memang hak Lahat (Kota Agung) mari kita komplain, hanya tentu dengan alur dan dokumen bisa dipertanggungjawabkan. Siapkan dokumen pembuktianya dan akan didukung. “Jangan selama ini kami hanya berusaha sendiri, Pemda butuh dukungan masyarakat. Agar batas wilayah menjadi jelas di masa yang akan datang,” katanya.

Setelah mendapat gambaran permasalahan, akhirnya disepakati akan dibentuk tim untuk melakukan kajian, inventalisir masalah, hingga dokumen pendukungnya.

Penulis : Indi | Editor : Indi