LahatOnline » NCW : “SDM LEMAH, DANA KELURAHAN DI KABUPATEN LAHAT RAWAN KORUPSI”

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

NCW : “SDM LEMAH, DANA KELURAHAN DI KABUPATEN LAHAT RAWAN KORUPSI”

Selasa, 15-Oktober-2019, 09:22

Post Views: 3,191

LAHAT – National Corruption watch (NCW) Lahat menilai dana kelurahan di kabupaten Lahat rawan dikorupsi. Minimnya SDM menjadi potensi dana negara ini di sunat
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebelum dana kelurahan dicairkan membagi Kabupaten/Kota penerima dana kelurahan menjadi tiga kategori yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

Klasifikasi tersebut dibagi berdasarkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing daerah yang nantinya akan disesuaikan dengan anggaran yang akan dikucurkan dan berbeda-beda setiap kategori.

Sementara kondisi di kabupaten Lahat , menurut Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi National Corruption watch (NCW) Lahat Pirdaus Alamsyah rawan penyelewengan dana kelurahan. Soalnya, SDM di Kabupaten Lahat masih minim dan kurang mumpuni.

Penambahan dana, sambung Pirdaus untuk kelurahan berpotensi semakin menyuburkan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan tertentu.

Apalagi fungsi pengawasan dan pelaporan langsung kepada camat dan diteruskan Kepada Bupati seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 serta menempatkan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran.

“Ironisnya tidak ada aturan yang jelas tentang pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung,” katanya Pirdaus, Selasa (15/10).

Kata Pirdaus, pegawai kelurahan di Lahat diduga masih ada berstatus Non PNS. Jika kemudian hal tersebut sudah diketahui dan tetap dijalankan sudah dapat dipastikan bahwa ada pelanggaran aturan (hukum) serta masuk dalam kategori maladministrasi, patut diduga jika hal tersebut terus dijalankan/dibiarkan akan membuka praktek kecurangan pengelolaan dana kelurahan yang mengarah pada korupsi.

“Kami sedang mendalami terkait hal tersebut yang nantinya akan kami laporkan ke aparat penegak hukum agar tata kelola dana Kelurahan terutama di Lahat dapat berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

Pirdaus menjelaskan, alokasi dana kelurahan yang mulai dicairkan pada bulan April lalu seyogyanya akan memberikan manfaat untuk pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kelurahan serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat.

“Tidak kalah penting menggerakkan dan memberdayaan ekonomi kerakyatan serta mengatasi masalah sosial kemasyarakatan,” katanya.

(FIR)