LahatOnline » CAMAT KIMBAR : “DESA HARUS LAKSANAKAN MUSDES”

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

CAMAT KIMBAR : “DESA HARUS LAKSANAKAN MUSDES”

Senin, 16-September-2019, 18:49

Post Views: 3,742

LAHATONLINE, Saungnaga – APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam menetapkan APBDes, pemerintah desa harus senantiasa memutuskannya melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan secara partisipatif, yakni dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Camat Kikim Barat Setyo sumanto SPd MM (16/9/2019), menjelaskan Musdes wajib dilaksanakan dalam menyusun perencanaan desa, dilaksanakan secara partisipatif,
demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa yang ada.

“Menyangkut APBDes itu harus ada Musyawarah Desa, dalam arti hal ini terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, jadi wajib musdes itu dilakukan agar terencana program ditahun berikutnya, bukan hanya ada berita acara saja,” terangnya

“Dari Musyawarah Dusun (Musdus) sampai penetapan APBDes, Musdes harus dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan, akan bermasalah di kemudian hari,” ujarnya Dikatakan setyo, bila sudah diprogramkan di APBDes, maka wajib dilaksanakan.

Misalnya, dianggarkan pembelian laptop tetapi tidak dibelikan, itu tidak benar dan menyalahi. “Itu harus segera dibelikan,” tegas

Sementara itu kasi eko bank kecamatan kikim barat Edi susanto SE mengingatkan, Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat ke desa antara lain untuk pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, menanggulangi pengangguran,
penanggulangan kemiskinan, menanggulangi pengangguran, meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Ini hal-hal yang harus diperhatikan pemerintahan desa, kalaupun ada tenaga kerja yang dibutuhkan berdayakan masyarakat setempat, sesuai petunjuk teknis penggunaan dana desa dalam kegiatan padat karya tunai,” jelasnya.(Ar3)