LahatOnline » KAPOLSEK JARAI CEK PEMBANGUNAN PROYEK DI DESA PELAJARAN

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

KAPOLSEK JARAI CEK PEMBANGUNAN PROYEK DI DESA PELAJARAN

Imbau bangun sesuai RAB dan aturan

Selasa, 6-Agustus-2019, 13:25

Post Views: 2,962

LAHAT ONLINE, PELAJARAN – Kapolsek Jarai turun gunung, melakukan pengecekan pembangunan proyek embong di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai.

Kapolres Lahat AKBP Ferry Harahap SIk MSi melalui Kapolsek Jarai Iptu Hendrinadi SH MH mengatakan, bahwa pihaknya ingin memastikan pembangunan proyek berjalan dengan semestinya dan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya dan Kades, mengecek pembangunan proyek dari Kementerian Desa PDTT, yang bersumber dari APBN. Proyek di kerjakan masyarakat secara swakelola,” kata dia, Selasa (06/08).

Lanjut Hendri, pihaknya mengimbau, agar pembangunan apapun harus mengedepankan azas transparansi, dan tidak melenceng dari RAB.

“Kita mengharapkan proyek dana yang bersumber dari APBD maupun APBN dikerjakan sesuai dengan peraturan undang undang, tidak menyimpang dari RAB yang ada, apabila menyalahi ketentuan maka akan menimbulkan kerugian negara, akhirnya berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa terdapat pembangunan di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai, diduga menjadi proyek siluman, proyek yang dimaksud di danai menggunakan APBD Kabupaten Lahat yang berupa cor beton jalan usaha tani.

Hal tersebut, diamanatkan Undang Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap pembangunan yang dibiayai negara, harus menyertakan papan informasi proyek, termasuk dana desa.

Kemudian, peraturan lainnya juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek. (RPW).