LahatOnline » Wabup Lahat hadiri Pembukaan Rapat Paripurna XI Tahun Masa Persidangan Ketiga DPRD Lahat

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

Wabup Lahat hadiri Pembukaan Rapat Paripurna XI Tahun Masa Persidangan Ketiga DPRD Lahat

Selasa, 2-Juli-2019, 13:51

Post Views: 3,228

Lahat – Wakil Bupati Lahat H. Haryanto.SE MM MBA menghadiri Rapat Paripurna XI Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2019 dalan rangka mambahas rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020. Adapun Rapat Paripurna XI Masa Persidangan Ketiga dibuka oleh Pimpinan sidang DPRD Kabupaten Lahat Wakil Ketua II Hermansyah.SH, Selasa 2/7. Pagi Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kab.Lahat.

Hadir Para Rapat Paripurna XI Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 dalam rangka membahas rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lahat Tahun 2020, Unsur Forkompimda, Para Anggota Dewan, Sekda Lahat Januarsyah.SH MM, Assisten, Staf Ahli, Jajaran OPD, Wakil Ketua TP PKK Sumiati Haryanto, Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta Anggota, Bhayangkari, Persit Chandra Kartika, Persatuan Istri Anggota Dewan, Para Camat, Lurah, Derektur Hotel Bukit Serelo, Derektur PDAM, dan Pejabat Eslon IV dilingkungan Pemkab.Lahat.

Pidato Bupati Lahat yang dalam hal ini di sampaikan oleh Wakil Bupati Lahat H. Haryanto.SE MM MBA mengenai rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plapon anggaran sementara APBD Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana kita pahami bersama proses rancangan penyusunan kebijakan umum APBD ( KUA ) dan proses plapon anggaran sementara ( PPAS ) APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan guna memenuhi amanat undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan menteri dalam negeri nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. (Fhoto/ Rilis Andi Kominfo)