LahatOnline » Masa Bakti Habis, Bawaslu Lahat Hutang Dua Bulan

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

Masa Bakti Habis, Bawaslu Lahat Hutang Dua Bulan

Honor Panwascam 2 Bulan & PPL 1 Bulan, di duga di depositokan

Minggu, 30-Juni-2019, 23:04

Post Views: 3,346

LAHAT, – Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan PPL dari 24 kecamatan yang ada dikabupaten Lahat mulai mengeluh. Pasalnya, hingga akhir masa bakti per 30 Juni 2019 para petugas pemilu belum juga mendapat hak honor dari bulan Mei hingga Juni 2019.

Ironisnya, isu yang beredar jika Sekretsriat Bawaslu sengaja mendeposito honor membuat para petugas pemilu kian gundah gulana mengingat besarnya perjuangan mensukseskan pesta Demkrasi (Pileg dan Pilpres) bulan April 2019 lalu.

Mn (Inisial-red) salah satu anggota Panwascam yg mengatakan, hingga akhir bulan Juni 2019 belum ada kepastian dari pihak Bawaslu Lahat terkait sisa honor yang belum dibayarkan. Apalagi, anggota PPL sering bertanya tentang hak bulan Mei 2019 yang belum dibayarkan sehingga jelas kondisi seperti ini bisa menimbulkan fitnah dilapangan.

“Jika memang hak kami ada maka kiranya diberikan penjelasan, dan jika memang tidak ada ya tidak apa karna akan kami anggap sebagai salah satu pengabdian kepada negeri RI tercinta,” ujarnya.

Sementara itu, Znl (47) salah sath anggota PPL Lahat menuturkan, sangat berharap jika pihak Bawaslu khususnya kabupaten Lahat segera mencari solusi tekait sisa honor yang masih nunggak. Apalagi, pengabdian selama melaksanakan tugas pengawasan pemilu begitu melelahkan dan berisiko sehingga hal ini harus jadi perhatian.

“Kami sadar jika kamk tidak banyak beraktivitas setelah pemilu, namun negara sudah menanggarkan dana honorium petugas hingga akhir SK atau pemilu berakhir Jadi mana mungkin dananya tidak ada. Untum honor tidak sampai Satu Juta sebulan,”imbuhnya.

Terpisah, ketua Bawaslu Lahat Andra Juarayah,Mpd mengungkapkan, sebagai unsur pimpinan pihaknya tidak berhak mencampuri masalah yang ada disekretariat dan Bendahara namun memiliki hak untuk bertanya dan memerintahkan membayar honor jajaran Bawaslu. Terkait tunggakan yang belum dibayar akan segera ditanyakan keSekretariat dan Bendahara Bawaslu Sumsel.

“Kami imbau agar Panwascam dan PPL tetap bersabar dan kami akan segera menanyakan menginstruksikan bendahara dan Kasek untuk menanyakan langsung keBawaslu Sumsel,”pungkasnya. (TIM LO)