LahatOnline » MEDIASI “PT.LPPBJ” DI KANTOR CAMAT MERAPI SELATAN TEGANG

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

MEDIASI “PT.LPPBJ” DI KANTOR CAMAT MERAPI SELATAN TEGANG

MASYARAKAT SEPAKAT TOLAK ANGKUTAN BATUBARA

Sabtu, 22-Juni-2019, 14:10

Post Views: 7,132

Suka Merindu – Mediasi yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Merapi Selatan untuk menyelesaikan gejolak yang terjadi antara warga desa di Kecamatan Merapi Selatan dengan PT. LPPBJ berlangsung penuh ketegangan, Sabtu (22/06).

Dalam mediasi ini turut dihadiri oleh Kapolsek Merapi, Danramil 0405-02, Kepala Desa se-Kecamatan Merapi Selatan, Perwakilan PT. LPPBJ, Ketua BPD setiap desa serta tokoh tokoh masyakat dan juga di saksikan perwakilan warga Merapi Selatan.

Camat Merapi Selatan Ahmad Hasdi, SE, MAP selaku pimpinan rapat membuka mediasi dengan mendengarkan pendapat dari pihak PT. LPPBJ terlebih dahulu.

PT LPPBJ yang pada mediasi ini diwakili oleh Joni, mengawali pemaparan dengan mengatakan bahwa mereka sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Kepala Desa tentang kompensasi yang diberikan CSR untuk 9 Desa, dan beberapa desa telah ada yang menerimanya.

Namun, masyarakat yang hadir dalam mediasi ini menolak mentah-mentah pemaparan dari pihak PT. LPPBJ dengan menganggap kesepakatan itu tidak melibatkan masyarakat.

Bahkan, perwakilan masyarakat dari 5 desa yang menjadi juru bicara, yaitu Erpan, Ubit, Andi, Wanupi, dan Bakrun Satia Darma seluruhnya tidak menyetujui jika aktifitas hauling masih melintasi Jalan Kolonel Abdul Lani.

Seperti yang diungkapkan oleh Ubit selaku perwakilan dari Desa Lubuk Betung.

“Aktifitas hauling yang dilakukan PT. LPPBJ jelas menyalahi aturan yang ada. Baik Undang-Undang mau pun Perda menyebutkan bahwa sebelum dilakukan aktifitas tambang, perusahaan harus sudah memiliki jalan sendiri. Kalau mau mengeluarkan kebijakan, tetap tidak boleh melabrak Undang-Undang,” tegas Ubit.

Keadaan memanas saat semua perwakilan masyarakat yang sudah sepakat, tetapi PT. LPPBJ mencoba kembali ingin memberikan sebuah penjelasan. Merasa tidak perlu lagi ada penjelasan lagi, masyarakat langsung memotong dan menyetop agar pihak PT. LPPBJ tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa.

Di akhir rapat, keadaan semakin memanas ketika PT. LPPBJ menolak saran agar mereka mengeluarkan mobil yang ada di stockpile. Situasi segera pulih kembali ketika Pihak Keamanan dapat meredam keadaan.

Sementara itu, Ketua Forum Kades Merapi Selatan Burdani SKM menjelaskan bahwa dirinya akan mengikuti apa kehendak masyarakat.

“Jadi kita selaku Kepala Desa pastinya akan bersama dengan apa yang dikehendaki masyarakat,” ungkapnya.

Menjelang ditutupnya mediasi, perwakilan setiap desa menanda tangani pernyataan penolakan aktifitas hauling mau pun uji petik yang dilakukan PT. LPPBJ dengan melintasi Jalan Kolonel Abdul Lani.

(Aan LO)