LahatOnline » Dana KPU Diduga Dijadikan Ajang Korupsi Berjamaah

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

Dana KPU Diduga Dijadikan Ajang Korupsi Berjamaah

Selasa, 7-Mei-2019, 21:14

Post Views: 2,983

LAHAT – Pemilihan umum (Pemilu) telah usai. Namun, sejumlah dugaan penyimpangan dan pemotongan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab demi mencari keuntungan pribadi masih dipertanyakan.

Pelaksanan Pilpres dan Pileg khususnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat menyedot dana Rp. 43 Milyar yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, disnyalir dijadikan ajang korupsi berjamaah.

Berdasarkan RKA yang dipegang KPU Kabupaten Lahat dana tersebut diturunkan ke-PPK lalu diturunkan ke-KPPS dan banyak terjadi pemotongan dengan cara berpariasi. Seperti di Kecamatan Lahat Selatan per-KPPS hanya menerima sebesar Rp.2 juta Mirisnya lagi, dana Publikasi mulai dari pengumuman sampai Iklan cara penjoblosan tidak ada penjelasan secara rinci.

Tidak itu saja, rapat Pleno penghitungan suara hasil Pileg dan Pilpres selama lima hari KPU Kabupaten Lahat melaksanakannya dibawah tenda atau tarub dengan ukuran lima lokal. Padahal perhitungan suara itu, sudah dianggarkan dalam RKA sebesar Rp.90 juta.

Sebagai pembanding untuk Kabupaten Muara Enim KPU melakukan perhitungan suara didalam Gedung, Kota Pagaralam melaksanakan di dalam Gedung, Palembang dan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel.

“Kita melakukan perhitungan suara Pileg dan Pilpres hanya menggunakan Tarub lima lokak itu, untuk demi keamanan,” dalih Ketua KPU Kabupaten Lahar Nana Priatna, Selasa (7/5/2019) dikonfirmasi dibilangan kantor KPU Lahat.

Lebih lanjut, ketika ditanya tentang RKA dirinya membantah dan banyak tidak menggetahui dana sebesar Rp. 43 Milyar ini, penggunaannya kemana mana. Termasuk, adanya dugaan pemotongan disejumlah PPK dan KPPS.

“Intinya, kami mintak waktu untuk Memanggil para keuangan dan sekretaris, guna untuk memberikan penjelasan secara rinci soal RKA yang ada serta penggunaan dana yang ada,” ungkapnya.

Nana berjanji dalam waktu dekat ini, akan melakukan klarifikasi terkait laporan penemuan awak media dilapangan. “Insya Allah, kalau tidak ada ara melintang pada Kamis ini, kita bahas bersama dikantor KPU Kabupaten Lahat,” pungkas Nana. (Din)