LahatOnline » PESTA DEMOKRASI DALAM NERACA MONEY POLITIK (Opini Agus Dotar Sojat)

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

PESTA DEMOKRASI DALAM NERACA MONEY POLITIK (Opini Agus Dotar Sojat)

Kamis, 25-April-2019, 10:44

Post Views: 2,743

Lahat – Apa kabar kawan…? Sebuah pertunjukkan Pemilu 2019 yang penuh Drama bukan? Mulai dari tingkat Nasional hingga ke Daerah. Sudah bukan hal yang tabu lagi ketika kita mendapati perdebatan dan perbincangan seputar Politik Uang. Kalau dulu; “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Sekarang, Dari Uang, Oleh Uang, dan Untuk Uang”.

Bicara money politik memang tidak akan ada habisnya. Tidak perlu jauh-jauh, saya akan memberikan satu pandangan pada yang terjadi di daerah kita sendiri; Kabupaten Lahat. Money politik seakan telah mendarah daging dalam kontestasi Pemilu. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya gerakan money politik adalah sebuah pemanis dalam ajang Pemilu. Sudah tidak asing, ketika besaran angka menjadi timbangan pilihan dari penerima. Di sinilah, pesta dianggap berjalan begitu semarak.

Lantas, bagaimana gerakan money politik ini bisa berjalan mulus, padahal masyarakat sebenarnya menyadari bahwa money politik menyimpang dari regulasi Demokrasi, merusak tatanan Demokrasi, bahkan sebuah kejahatan yang dapat berujung pada tindak pidana. Siapa yang salah? Masyarakat? Pengawas Pemilu? Para calon yang merasa tidak akan dipilih jika tidak menggelontorkan amplop? Kurangnya sosialisasi edukasi dari penyelenggara? Atau LSM yang tidak mengambil peranan?

Jika masyarakat. Jawaban yang paling sering terdengar dari mulut masyarakat saat ditanya tentang money politik adalah ‘ah, ambek kudai duitnye. Kele ame la jadi dek ka tehingat lagi’. Ada juga, ‘lime taun sekali ade momen lok ini. Inilah kesempatan nak nikmati duit mereka tu’. ‘Pukuknye NPWP; Nomor Piro Wani Piro?’, dll.

Mencermati sudut pandang masyarakat, budaya money politik terjadi lantaran sudah terjadi krisis kepercayaan mereka kepada para calon. Merasa tertipu atau pun kecewa atas kinerja dari orang yang dipilih. Dari situlah, tumbuh benih apatis dan menjadikan pesta Demokrasi menjadi sebuah pesta Demo-crazy. Menjadikan kontes Pemilu sebagai musim durian runtuh.

Jika Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu memiliki jadwal patroli kecurangan politik dengan diperbantukan oleh Sentra Gakkumdu, pihak kepolisian, juga kamtibmas. Namun, sampai sejauh ini belum ada OTT money politik, selain pengaduan dari masyarakat.

Pengawas Pemilu juga selalu menghimbau masyarakat untuk turut membantu kinerja Pengawas Pemilu, ‘Jika ada kegiatan money politik, laporkan!’. Apakah sebatas melaporkan urusan selesai? Tidak. Kerumitan muncul di saat laporan musti disertai dengan bukti dan saksi. Saat melihat ada transaksi money politik, siapa yang bersedia menjadi saksi? Si penerima? Tentu sulit. Karena si penerima sudah ketakutan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatakan bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.

Jika para calon. Apa yang harus dilakukan oleh para calon ketika melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat? Bersikukuh permainan bersih maka akan membuat kursi dewan akan diisi oleh para pemodal. Maka mau tidak mau uang tetaplah harus menjadi senjata. Hal inilah yang membuat perdagangan suara membuat pasar tersendiri.

Jika edukasi money politik. Kampanye politik bersih sudah digaungkan jauh sebelum Pemilu dilaksanakan. Baik dari versi Perundang-undangan, bahkan hingga dari segi agama. Bahwasanya money politik tidak hanya berujung pidana, tetapi juga diharamkan. Haram. Namun, apakah ada efeknya? Apakah dengan begitu bisnis jual beli suara terhenti? Sila jawab sendiri!

Jika dari LSM. Di Kabupaten Lahat tidak hanya LSM. Ada juga organisasi dan beberapa aktivis yang coba memerangi dengan mengadakan sayembara independent. Menghadiahi bagi masyarakat yang bisa melaporkan money politik maka akan dihadiahi uang dalam jumlah tinggi, bahkan berhadiah sepeda motor. Dalam logika, dibanding uang dari transaksi money politik akan jauh lebih besar jika melaporkan pelaku money politik. Hasilnya? Sepengetahuan saya, masih tidak ada laporan masuk.

Dari fenomena ini, lantas kita akan menyalahkan siapa? Saat ini saya hanya trenyuh menyaksikan para pebisnis yang melenggang ke parlemen. Miris menyaksikan orang yang seharusnya layak menjadi wakil rakyat, tetapi gagal lantaran tiada ‘modal’.

Di tengah caruk maruk money politik ini, sudah semestinya masyarakat terutama yang sudah sadar akan akibat buruk yang disebabkan oleh money politik. Dibutuhkan Strategi untuk membuat sebuah gerakan yang dapat menyadarkan semua pihak. Yang bisa melahirkan pemimpin yang real dan lahir berdasarkan pemikiran sehat rakyat.

Caranya?

Mungkin masyarakat bisa membuat sebuah Celengan Demokrasi. Celengan demokrasi yang boleh diisi oleh siapa saja dan berapa saja. Jadi ini bersifat infaq, bukan memodali. Dimana uangnya kelak akan digunakan untuk modal caleg 2024 dengan nama yang direkomendasikan sendiri oleh masyarakat. Setiap organisasi boleh mengajukan nama yang layak. Setelah itu baru diuji kelayakan oleh masyarakat sendiri. Setidaknya nilai demokrasi tentang kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan bisa dimulai dari sini.

Saya tau ide ini akan banyak pertentangan. Bahkan akan ada yang mengatakan ini bagian dari mengajak ber-money politik. Semua jawaban ada pada diri kita sendiri dengan memahami pemaparan di atas.

Sedikit hiburan saya suguhkan sebuah puisi:

‘Orang bicara bisa bisu
Orang mendengar bisa tuli
Orang alim bisa napsu
Orang sakti bisa mati

Di negeri amplop
amplop-amplop mengamplopi
apa saja dan siapa saja’

Di atas adalah penggalan bait dari Sajak Gus Mus berjudul Negeri Amplop.

(Agus Dotar Sojat. Lahat, 25 April 2019)