LahatOnline » KEPALA DAERAH KAMPANYE, BEGINI ATURANNYA

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

KEPALA DAERAH KAMPANYE, BEGINI ATURANNYA

Senin, 4-Maret-2019, 21:21

Post Views: 3,103

LAHAT – Pemilu kali ini cukup menarik apabila dilihat dari sisi peraturan, sebab pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Nomor 23 Tahun 2018, kepala daerah diperbolehkan berkampanye.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lahat Sepsata Andrian mengatakan, bahwa apa yang tertera di PKPU tersebut, tentunya mempunyai persyaratan. Kepala daerah tidak serta merta kapan saja bisa melakukan kampanye, terdapat aturan yang mengaturnya.

“Bupati bertindak sebagai ketua Partai Politik, dan dilakukan pada hari libur. Selain itu, kalau dilakukan pada hari kerja, harus cuti terlebih dahulu,” kata dia Kepada Lahat Online, Senin (04/03).

Lantas bagaimana cara membedakannya, apakah dia sebagai kepala daerah, atau ketua Parpol. Dalam PKPU tersebut, kepala daerah harus melepas atribut jabatannya sebagai pemimpin daerah. Kepala daerah tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang melekat kepadanya sama sekali.

Pada pasal 62 disebutkan, bahwa bupati dan walikota yang ingin menjalankan kampanye, harus mengajukan cuti kepada Mendagri, dan diserahkan kepada KPU paling lambat 3 sebelum pelaksanaan kampanye. Akan tetapi, tetap saja bupati tidak diperkenankan menjadi ketua tim kampanye.

Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 64, bahwa bupati dilarang menggunakan fasilitas negara, meliputi sarana mobilitas seperti kendaraan pejabat negara, dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi lainnya. Gedung kabtor, rumah dinas rumah jabatan milik pemerintah, sarana perkantoran, dan fasilitas lainnya yang dibiayai APBN dan APBD. (RPW).