LahatOnline » KEPALA BKD LAHAT : TERKAIT PROGRAM SEKOLAH GERATIS, INI JAWABANNYA

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

KEPALA BKD LAHAT : TERKAIT PROGRAM SEKOLAH GERATIS, INI JAWABANNYA

Senin, 3-Desember-2018, 16:29

Post Views: 3,057

LAHAT – Kepala dinas pengelolaan keuangan daerah (BKD) Kabupaten Lahat FIKRIANSYAH,SE,MM menegaskan bahwa anggaran sekolah grratis yang menjadi program Bupati dan wakil bupati terpilih Cik Ujang – Haryanto positif bisa berjalan pada tahun anggaran 2019 dalam bentuk Baiaya operasional sekolah daerah (BOSDA), (27/11).

Pernyataan ini dijelaskannya secara terang benderang pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPRD Lahat diruang rapat gabungan yang dipimpin langsung oleh ketua komisi 4 H.Gaharu,SE,MM.

Rapat komisi 4 ini membahas terkait Biaya operasional sekolah daerah ( BOSDA) yang dihadiri Kepala BKD Fikriansyah, Kepala Diknas pendidikan DRS.SUTOKO dan kepala kepala MIN dan MTS se Kabupaten Lahat.

Dalam kesempatan itu Kepala dinas pendidikan Kabupaten Lahat Drs.Sutoko menegaskan bahwa sekolah geratis tidak dibenarkan oleh kementrian pendididikan karna sekolah itu membutuhkan biaya,pungkas Fikri.

Maka untuk mengganti istilah sekolah geratis adalah Biaya operasional sekolah daerah ( BOSDA ) yang payung hukum nya masih dalam bentuk perbub dan akan ditingkatkan menjadi perda, tegas Sutoko.

Kemudian Bosda pungsinya adalah untuk mencukupi anggaran APBN yang diperuntukan bagi sekolah sekolah sehingga beban orang tua untuk memperoleh pendidikan bagi anak anak didiknya dapat dicapai, katanya.

Sementara itu ketua Komisi 4 H.Gaharu,SE tetap bersikukuh agar baiaya pendidikan bagi anak didik dapat dibantu pemerintah daerah, karna istilah sekolah geratis tidak dibenarkan oleh kementrian pendidikan maka jika diganti dengan BOSDA dipastikan DPRD akan menyetujui sepanjang tidak bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku, katanya.

Terkait bagi sekolah dibawah naungan Kementrian Agama, tentu akan dimasukkan juga, walapun demikian kami akan mengkaji payung hukumnya,tegas Sutoko ( Bardi/SO/02).