LahatOnline » PESERTA FHK2-1 ADAKAN AKSI DAMAI, TUNTUT UNTUK MENUNDA RECRUITMEN CPNS 2018

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

PESERTA FHK2-1 ADAKAN AKSI DAMAI, TUNTUT UNTUK MENUNDA RECRUITMEN CPNS 2018

Rabu, 3-Oktober-2018, 22:51

Post Views: 3,447

MANGGUL – Malam ini Pukul 19.30 wib s.d 20.55 wib bertempat di Loket Bus Lantra Jaya, Lembayung, Desa Manggul Kab. Lahat telah dilaksanakan monitoring Keberangkatan Peserta FHK2-I (Forum Honorer K2 Indonesia) Kab. Lahat untuk melaksanakan Aksi Damai FHK2-I se Sumsel pada tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 08.00 s.d 17.00 WIB di Palembang. Rabu (3/9).

Saat terpantau awak media, Devi Damai Yanti (Ketua FHK2-I) Kab. Lahat menyampaikan antara lain Jumlah total keseluruhan Peserta Rencana Aksi Damai FHK2-I Kab. Lahat yang berangkat aksi berjumlah 28 orang, Dari rencana 45 orang yang berangkat hanya 28 orang yang hadir, untuk nama yang sudah terdaftar berangkat, batal tanpa adanya konfirmasi.

Adapun Tujuan kami langsung ke DPRD Provinsi Sumsel, tidak bermalam di palembang setelah aksi kami langsung kembali ke Kab. Lahat, Semoga apa yang kami perjuangkan dalam FHK2-I di sumsel dalam aksi besok dapat memberikan angin segar dan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan para Guru K2 se Sumsel dan Semoga dalam perjalanan nanti kami diberikan keselamatan sampai tujuan, aksi berjalan dengan aman dan lancar serta bisa kembali kelahat dengan selamat”. Jelasnya.

Adapun tuntutan dari FHK2-I antara lain :
1. Menunda recruitment CPNS Umum 2018 sebelum honorer diangkat menjadi PNS.
2. Memprioritas honorer K2 menjadi PNS baik guru dan tenaga teknis lainnya (Tata Usaha Sekolah, Operator Sekolah, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kependidikan serta SKPD lainnya)
3. Menolak peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) PP No 36-37 Tahun 2018 yang tidak berkeadilan sebagaimana sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat indonesia yang mana membatasi usia 35 Tahun ke atas tidak bisa ikut tes CPNS
4. Menolak pengangkatan honorer K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)
5.Peningkatan kesejahteraan dan status bagi seluruh honorer dengan penerbitan SK Gubernur dan Walikota serta Bupati dalam Wilayah Sumatera selatan. (ALI).