LahatOnline » NCW LAHAT DEMO KEJAGUNG RI, DUGAAN KORUPSI SEKRETARIAT DPRD LAHAT APBD 2014

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

NCW LAHAT DEMO KEJAGUNG RI, DUGAAN KORUPSI SEKRETARIAT DPRD LAHAT APBD 2014

usut tuntas Bupati dan anggota DPRD Lahat

Rabu, 5-September-2018, 12:38

Post Views: 4,410

JAKARTA – Pagi menjelang siang, Hari ini berlangsung Unjuk rasa yang di lakukan oleh National Corruption Watch (NCW) Lahat di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (5/9)

Koordinator aksi yang juga ketua NCW Lahat, mengatakan “Unjuk rasa ini, untuk meminta Kejaksaan aktif mengusut tuntas kasus Korupsi di DPRD Lahat tahun 2014, dan sejumlah kasus korupsi lainnya, yang melibatkan Bupati dan seluruh anggota DPRD Lahat dan juga sekwannya”

BERIKUT PERS RELEASE NCW LAHAT :

Pemberantasan Korupsi di indonesia terutama di kabupaten Lahat belum menyentuh sampai ke akar bawah. Ini terbukti dari beberapa kasus yang di laporkan oleh National Corruption Watch (NCW) Lahat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih jalan di tempat.

Atas nama Rakyat demi terwujudnya keadilan yang merata terhadap penegakan hukum kami turun ke jalan di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di copot dari jabatannya.

National Corruption Watch (NCW) Lahat menilai lamban kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam mengusut kasus korupsi yang ada di Kabupaten Lahat yaitu dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat bersumber dari Dana APBD tahun 2014 senilai 5,6 Miliar.

Dan juga kasus Lelang Pengadaan Kendaraan Khusus Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling yang disinyalir mengandung Mark Up Anggaran dengan menggunakan Dana APBD Kabupaten Lahat sebesar Rp. 2.400.000.000. Dengan pemenang Lelang oleh CV Jaya Abadi Makmur yang beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 177 Jakarta Pusat, dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 2.385.500.000, selisih Pagu anggaran dengan Harga Pemenang Lelang sebesar Rp.14.500.000.

Maka atas nama rakyat indonesia kami Mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk Mengusut Tuntas kasus Mark Up oleh Pengusaha/ Konsultan dengan dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Lahat Anggaran tahun 2014 senilai 5,6 miliar serta Pengusutan Pengadaan Kendaraan di Dishub Kabupaten Lahat yang disinyalir mengandung unsur Korupsi.

Aksi di depan Kejaksaan Agung merupakan Tindak Lanjut dari Laporan yang kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan yang belum di proses. Patut diduga bahwa Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Jalan ditempat dalam Penanganan Kasus Perkara Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Lahat senilai 5,6 miliar, sebagimana laporan Dodo kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

NCW Lahat juga sudah diminta laporan terbaru, terkait Korupsi di Kabupaten Lahat oleh pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 2 tahun yang lalu, sebagai kelengkapan berkas laporan NCW Lahat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, hingga hari ini belum ada kejelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi untuk mengusut tuntas kasus korupsi tersebut.

Maka kami meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Prasetyo agar segera memecat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena tidak becus dalan bekerja. Begitu juga Laporan² masyarakat terkait kasus-kasus korupsi yang tidak jelas Kelanjutan Hukumnya Seperti Kasus Korupsi di Sekretariat DPRD Lahat yang merugikan Negara 5,6 Miliar.

Data Korupsi Dana APBD Kabupaten Lahat 2014 yang sudah kami pegang, akan kami serahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lanjuti agar Kejati Sumsel di Copot dari jabatannya. Aksi kami ini tidak ada unsur politik, ini murni pemberantasan Korupsi sebagaimana Visi Misi Pemerintah Pusat.

Kejaksaan tinggi Sumsel sangat lamban dalam menangani kasus Dugaan Korupsi Yang dilaporkan oleh Aktifis NCW Lahat, Sudah beberapa kali kami demo Kejaksaan Tinggi Sumsel namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel patut dipertanyakan.

Bahwa perlu kami jelaskan lebih jauh dugaan korupsi dana anggaran dari sekwan DPRD Lahat tahun 2014 senilai 5,6 miliar dalam pencairannya pada waktu itu sudah tutup buku per tanggal 25 Desember. Adapun bukti pencairan uang negara yang diduga di korupsi berjamaah sebagai berikut.

1. 12/12/14 000763487/…. 2000 224159737 Rp. 1.200.000.000

2. 29/11/14 000763490/…. 2000 225567791 Rp. 1.850.000.000

3. 30/12/14 000749121/…. 2000 22567791 Rp. 1.350.000.000

Nasional Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat meminta kepada Pak Prasetyo selaku Kepala Kejaksaan Agung untuk dapat mengungkap kasus dugaan korupsi di sekretariat DPRD lahat yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara hingga miliaran rupiah.

Maka dari itu kami meminta :

1. Meminta kepada Kejaksaan Agung Untuk Memecat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel dari Jabatannya karena tidak becus dalam bekerja.

2. Usut Tuntas kasus korupsi Dana APBD Kabupaten Lahat tahun 2014 merugikan Negara sebesar 5,6 Miliar.

3. Usut Tuntas kasus Lelang Pengadaan Kendaraan Khusus Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling yang di Mark Up Anggaran APBD Kabupaten Lahat sebesar Rp. 2.400.000.000.

4. Seret dan Tangkap semua pihak yang terindikasi Korupsi Dana APBD Kabupaten Lahat tahun 2014.

Salam Berantas Korupsi Indonesia

*Diam Tertindas atau Bangkit Melawan*

Dodo Arman
Koordinator Aksi.
HP : 0812 7373 5000

(ELAN)