LahatOnline » FIRDAUS ALAMSYAH : AKSI DAMAI PELAJAR JADI BUKTI DEMOKRASI DI KAB. LAHAT MULAI MENYENTUH SEMUA LAPISAN

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

FIRDAUS ALAMSYAH : AKSI DAMAI PELAJAR JADI BUKTI DEMOKRASI DI KAB. LAHAT MULAI MENYENTUH SEMUA LAPISAN

Senin, 16-Juli-2018, 15:33

Post Views: 3,303

LAHAT – Terkait adanya aksi damai yang dilakukan oleh para pelajar dari salah satu sekolah di Kabupaten Lahat hari ini (16/07), salah satu aktivis Kabupaten Lahat yang juga digadang akan melaju pada pileg 2019 bersama Partai Bulan Bintang ini memberikan pandangan positif dan turut mengapresiasi langkah para pelajar ini.

“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kabupaten Lahat sudah menyentuh semua lapisan, tingkatan, dan tatanan di Kabupaten Lahat. Contohnya yang terjadi hari ini. Mereka sudah menyuarakan aspirasi dan berani menyuarakan ketidak adilan,” ujar Firdaus Alamsyah.

“Sebagai tokoh masyarakat saya sangat mengapresiasi dan menyambut positif. Ini sebagai upaya untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang, pihak yang berkompeten, untuk menghapus ketidak adilan atau yang tidak pro kepada siswa-siswi ini,” tambah Firdaus Alamsyah.

Saat ditanya pandangannya apakah sudah kuat indikasi jika pihak Kepala Sekolah yang dituntut siswanya sudah melakukan atas apa yang disuarakan dalam aksi damai ini? Firdaus menjawab bahwa indikasinya memang kuat karena disuarakan oleh mayoritas siswa. Dan ketidak puasan mereka juga menjadi beban juga oleh orang tua mereka.

Lebih lanjut Firdaus Alamsyah juga berharap agar pemerintah turut membantu menengahi keadaan ini serta pihak terkait dapat mengambil kebijakan yang real.

“Harapan kepada pemerintah, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di dalam kurikulum. Jadi pemerintah jangan memberatkan, harus bisa mengawasi dan mengambil kebijakan yang real,” pungkasnya.

(Aan LO)