LahatOnline » SUBARDI : BESARAN APBD DAN JANJI POLITIK CALON KEPALA DAERAH?

PROFIL KECAMATAN & DESA

KABUPATEN LAHAT

KEC. GUMAY TALANG KEC. GUMAY ULU KEC. JARAI KEC. KIKIM BARAT KEC. KIKIM SELATAN KEC. KIKIM TENGAH KEC. KIKIM TIMUR KEC. KOTA AGUNG KEC. LAHAT KEC. LAHAT SELATAN KEC. MERAPI BARAT KEC. MERAPI SELATAN KEC. MERAPI TIMUR KEC. MUARA PAYANG KEC. MULAK SEBINGKAI KEC. MULAK ULU KEC. PAGAR GUNUNG KEC. PAJAR BULAN KEC. PSEKSU KEC. PULAU PINANG KEC. SUKA MERINDU KEC. TANJUNG TEBAT TASTI PUMI TASTI PUMU

Download Aplikasi

VIDEO

SUBARDI : BESARAN APBD DAN JANJI POLITIK CALON KEPALA DAERAH?

Janji politik sebaiknya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Rabu, 16-Mei-2018, 22:34

Post Views: 7,646

LAHAT – Jika kita melihat di arena panggung politik pilkada serentak 2018, tidak heran semua pasangan calon Bupati Lahat mencanangkan janji janji politik pada saat berkampanye Akbar atau dialogis diberbagai titik pertemuan.

Akan tetapi mungkin saja janji janji tersebut dicanangkan tanpa terlebih dahulu mengkaji besaran pendapatan Asli daerah (PAD) dan besaran secara total APBD Kabupaten/kota yang menjadi tempatnya mencalonkan diri.

Kita contohkan saja Kabupaten Lahat, secara real Anggaran Belanja daerah (APBD) Kabupaten Lahat tahun 2018 lebih kurang 1,7 Triliun.

Seandainya dijanjikan misalnya Rp.2.000.000 000,- (dua milyar) perdesa, maka jika misalnya 370 desa × Rp.2.000.000.000,-, maka total pertahun sebesar Rp.740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh milyar) yang harus transfer langsung ke rekening desa.

Oleh karna itu maka tersisa Rp.960 milyar, jika masih ada lagi janji politik misalnya sekolah gratis dan berobat gratis, maka kita asumsikan anggarannya misalnya Rp.300 milyar, maka beban APBD tidak akan sanggup lagi dan berakibat defisit anggaran.

Sisanya sekitar Rp.660 milyar untuk alokasi anggaran belanja Aparatur diantaranya gaji ASN dan belanja kantor dengan jumlah ASN lebih kurang 9.000 orang diberbagai jenjang kepangkatan termasuk belanja kantor.

Kalau demikian adanya, maka untuk baiaya program kantor, misalnya bangunan jalan, gedung, infrastruktur dan lainnya sudah tidak ada anggaran lagi dan kantor dinas terancam nganggur,.

oleh karna itu solusinya janji politik harus rasional dengan kepatutan dan kewajaran serta dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kalau tidak janji politik tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan dan akan mengecewakan masyarakat.(AHMAD SUBARDI)