ISI

TAK MILIKI IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3, PENJARA MENANTI

14-Apr-2018, 18:07


PAGAR AGUNG – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LESTARI, Hendri Supriyadi. SE saat ditemui lahatonline.com tadi siang (14/4) di Kantor Sekretariatnya bilangan Pagar Agung, menghimbau kepada pelaku usaha yang bergerak dalam bidang kesehatan agar memenuhi kewajiban untuk mengantongi izin pengelolaan limbah B3.

Dijelaskan Hendri, himbauan ini ditujukan bagi pelaku usaha kesehatan seperti Unit Transfusi Darah PMI Lahat, Klinik Umum, Klinik Bersalin, Rumah Sakit, Balai Pengobatan atau tempat usaha kesehatan lainnya yang menghasilkan limbah bahan medis habis pakai kering dan limbah basah.

Hendri menerangkan, himbauan khusus untuk memiliki izin pengelolaan limbah B3 juga ditujukan pada pelaku usaha di Unit Transfusi Darah PMI Lahat, karena di unit kesehatan ini ada kewajiban untuk pemusnahan darah yang tidak layak pakai, seperti darah yang terjangkit virus penyakit HIV atau AIDS, Spilis dan Hepatitis.

“Jangan anggap sepeleh bagi pelaku usaha kesehatan yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, karena ada aturan hukum dan sanksi pidana yang jelas bagi yang tidak memiliki izin limbah B3 dan jika diperlukan, saya siap menindaklanjuti tempat usaha kesehatan yang tak memiliki izin pengelolaan limbah B3,” tegasnya

Hendri yang juga Anggota Komisi Penilai Amdal Kabupaten Lahat ini menguraikan aturan hukum terkait dengan izin pengelolaan limbah B3 tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Pada pasal 59, ayat 1 di UU itu berbunyi Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Dan dipasal yang sama pada ayat 4 tertuang Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya,” ungkapnya.

Sementara sanksinya, jelas Hendri, ditemukan pada pasal 102 bahwa Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

“Sanskinya bukan itu saja, ada juga dipasal 103 menerangkan Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),” ujarnya.

Lebih jauh, Hendri mengatakan selain UU tersebut, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada pasal 1 ayat 3 yakni Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3.

“Dan masih tercantum dalam PP RI itu pada pasal 1 ayat 11 berbunyi Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfataan, pengolahan dan atau penimbunan,” lugasnya. (DAFRI.FR)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

  • LAHAT - 26-May-2018, 16:48

    #2018 BELI YAMAHA LEXI

    LEMBAYUNG - Telah hadir di Kabupaten Lahat Yamaha Lexi Skutik yang dibekali mesin berkapasitas 125 c

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PANjang CeritE

SIAPE Dan TUAPE

VIDEO

LAGU LAHAT

  • LAGU LAHAT