ISI

ORMAS P2KP RI SIAP KAWAL KASUS OKNUM PNS UTD PMI LAHAT HINGGA TUNTAS

13-Apr-2018, 19:48


BANDAR JAYA – Sekretaris Organisasi Masyarakat (Ormas) Perkumpulan Pemantau Kinerja Pemerintah Republik Indonesia (P3KP RI), Jhoni Hariansyah. SE mengapresiasi kinerja Plt. Bupati Lahat, Marwan Mansyur. SH. MM.

Kepada wartawan lahatonline.com tadi siang (13/4), Jhoni menjelaskan apresiasi kinerja Plt. Bupati Lahat yang akan menindaklanjuti laporan kontrol eksternal pengawasan masyarakat sesuai dengan pemberitaan lahatonline.com berjudul Plt Bupati Lahat: “Perlu Diberi Tindakan Kalau Ada Oknum PNS Dinkes Lahat Yang Melalaikan Tugasnya Sebagai PNS”

BACA : http://lahatonline.com/153527-plt-bupati-lahat-perlu-diberi-tindakan-kalau-ada-oknum-pns-dinkes-lahat-yang-melalaikan-tugasnya-sebagai-pns.html

Jhony berharap kepada Plt. Bupati Lahat saat proses menindaklanjuti kasus oknum PNS Dinas Kesehatan (Dinkes) Lahat di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lahat menemukan indikasi pelanggaran, harus tegas memberikan sanksi, karena sudah ada aturannya dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara.

“Perlu saya jelaskan lagi, jika ada indikasi pelanggaran dalam proses tindak lanjut laporan tersebut harus ditindak tegas terhadap Oknum itu karena sudah ada aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan ancamannyapun jelas,” ungkapnya

Diterangkan Jhony, ketika dalam penanganan kasus oknum PNS itu menemukan indikasi berat, maka oknum tersebut bisa diberhentikan. Oleh sebab itu, pihaknya siap mengawal indikasi kasus ini sampai selesai.

Terpisah, Pimpinan Redaksi lahatonline.com, Bakrun Satia Darma. SH mengaku telah melayangkan Surat Konfirmasi Tertulis kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat untuk menindaklanjuti pemberitaan yang beberapa kali tayang mengenai oknum PNS Dinkes di UTD PMI Lahat.

Dijelaskan Bakrun, Surat Konfirmasi Tertulis itu secara resmi diterima staf Kepala Inspektorat, Devi dan ditembuskan kepada Plt. Bupati Lahat dengan tujuan meminta hak jawab dan berkas arsip salinan legalitas oknum PNS Dinkes Lahat di UTD PMI Lahat berikut dasar peraturan leglitas tersebut.

Selain itu, Surat Konfirmasi Tertulis itu juga menanyakan sejauh mana kinerja Inspektorat Lahat yang diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia nomor: 002/KEP/PP PMI/I/2011 tentang Statuta Unit Donor Darah di tandatangi oleh Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI Pusat.

Dalam Keputusan H.M. Jusuf Kalla itu pada Pasal 45 Pemeriksaan Keuangan dijelaskan pada huruf (b) bahwa Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Tenaga Akuntan Bawasda yang sekarang instansi Bawasda saat ini diganti nama Instansi Inspektorat.

“Kita tunggu saja hak jawab dari Kepala Inspektorat Lahat atas Surat Konfirmasi Tertulis yang kita layangkan. Dan tentunya, surat itu mempunyai kekuatan hukum pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (3) berbunyi Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” lugas Bakrun.

Bakrun melanjutkan bahwa di UU Pers pada pasal 18 berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (DAFRI. FR)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PANjang CeritE

SIAPE Dan TUAPE

VIDEO

LAGU LAHAT

  • LAGU LAHAT