ISI

BELASAN TAHUN BEROPERASI, PT. ARTA PRIGEL TAK MILIKI IZIN HGU

13-Mar-2018, 23:14


BANDAR JAYA – Mencuatnya kasus dugaan penyerobotan lahan warga oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Arta Prigel gencar tayang di media online dan terbit di media cetak yang saat ini perkaranya sedang dalam proses persidangan Pengadilan Negeri (PN) Lahat membuat pemerhati hukum, Syamsul Rijal angkat bicara.

Dikatakan Samsul Rijal saat ditemui lahatonline.com pagi tadi (13/3) di kediamannya bahwa berdasarkan informasi yang berhasil dihimpunnya, izin PT. Arta Prigel selama tiga belas tahun atau dari tahun 1993 sampai dengan 2006 adalah izin prinsip.

Perlu diketahui, tambah Rijal, izin prinsip itu sebagai syarat awal dan syarat berikutnya berupa izin lokasi untuk melengkapi berkas pengajuan rekomendasi menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU).

Artinya, kalau kita bicara waktu tahapan proses pembuatan HGU selama belasan tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan pertanyaan saya, seperti apa pengawasan pemerintah saat PT. Arta Prigel telah panen sawit puluhan kali tanpa HGU, tegasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Lahat, Ir. Romanus Noor Widarto. MM melalui Kepala Seksi (Kasi) Sengketa, Januardi. SH ketika disambangi lahatonline.com di ruang kerjanya siang tadi (13/3) bahwa perusahaan perkebunan sawit PT. Arta Prigel sejak tahun 1993 sampai dengan 2006 tak punya surat izin Hak Guna Usaha (HGU).

Januardi juga tidak membantah jika izin prinsip sebagai izin awal dan setelah itu mengajukan permohonan pembuatan izin lokasi sebagai tindak lanjut berikutnya untuk permohonan penerbitan HGU.

Namun pihak BPN Lahat, jelas Januardi, saat itu di tahun 1993 tidak dilibatkan dalam proses pembuatan izin prinsip. Sepenuhnya diproses oleh Pemerintah Provinsi dan izin prinsip dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Kalau peraturan sekarang sejak ada undang-undang otonomi daerah, izin prinsip diproses oleh kabupaten kota dan dikeluarkan bupati atau walikota dan pihak BPN menjadi anggota tim uji kelayakan penerbitan izin tersebut, urai Januardi
Saat ditanya tentang belasan tahun beroperasi PT. Arta Prigel tidak mempunyai HGU, Januardi tidak memberikan jawaban. Ia beralasan pertanyaan tersebut diluar dari konteks perkara kasus PT. Arta Prigel dalam penanganan PN Lahat.

Kuasa Direksi PT. Arta Prigel, Yulius. SH dan H. Maringan Siregar. SH yang berhasil dimintai konfirmasinya usai gelar sidang kasus dugaan penyerobotan lahan oleh PT. Arta Prigel kemarin siang (12/3) membenarkan sejak tahun 2006 PT. Arta Prigel telah memiliki Surat Izin HGU.

Ditambahkan Yulius, sebelumnya atau sejak tahun 1993, PT. Arta Prigel belum mempunyai HGU, hanya berpegang pada izin prinsip. (Dafri. FR)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

  • HOTEL / PENGINAPAN / KOST 17-Jun-2018, 08:30

    BSD KOST “KHUSUS KARYAWAN”

    PENGHIJAUAN - BSD KOST, terletak di jalan Sofyan Kasim (jln Penghijauan II) no 850

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PANjang CeritE

SIAPE Dan TUAPE

VIDEO

BURSAH PARHAN BAGI TAKJIL

  • BURSAH PARHAN BAGI TAKJIL

LAGU LAHAT

  • LAGU LAHAT