ISI

DIDUGA RAMPAS HAK, PT ARTA PRIGEL DISERET KE PENGADILAN

13-Feb-2018, 19:31


LAHAT – Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Lahat, yakni PT. Arta Prigel diseret warga pemilik lahan, Dalian dan pengacara Firnanda. SH. CLA ke Pengadilan Negeri (PN) Lahat dalam prihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatige daad).

Hal itu terungkap saat lahatonline.com menyambangi kediaman pengacara Firnanda. SH. CLA di bilangan Pasar Bawah Lahat tadi pagi (13/02).

Ditambahkan Firnanda, ia bersama Frans Palti H. Situngkir. SH. MH. CLA dan Hermawan. SH. MH. CLA serta Minsuri. SH yang berkantor pengacara di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebelumnya telah menerima laporan warga tentang adanya perampasan Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat yang sah selaku pemilik lahan sejak tahun 1993 oleh PT. Arta Prigel membuka lahan untuk beroperasional perkebunan sawit sampai dengan saat ini.

Dijelaskannya, pada tahun 2003 pihak PT. Arta Prigel pernah melakukan tawaran terhadap Dalian dengan nilai ganti rugi perhektar sebesar 2 juta rupiah namun ditolak oleh Dalian karena tidak sesuai dengan harga pada saat itu dan selanjutnya Dalian menawarkan kembali kepada pihak PT. Arta Prigel sebesar 12 juta 500 ribu rupiah setiap hektar, namun tidak menemui kesepakatan.

Ironisnya, walau belum ada kecocokan harga ganti rugi, sampai saat ini pihak perusahaan tetap mengelolah lahan tersebut guna mencari keuntungan hasil penjualan sawit di lahan milik Dalian seluas 12 hektar yang berlokasi lahan tepat dipinggir jalan lintas desa di Desa Talang Sawah Kecamatan Lahat Selatan.

Dilanjutkan Firnanda, pada 5 Juni 1994 Gubernur Sumatera Selatan mengirim surat ke Bupati Lahat dengan tujuan agar lahan milik warga yang tidak dibebaskan oleh pihak perusahaan perkebunan agar dikembalikan ke masyarakat yang memiliki lahan.

Sangat disayangkan, saat itu Bupati Lahat tidak mampu menindaklanjuti surat dari Gubernur. Terbukti, sampai saat ini lahan warga tetap diserobot oleh perusahaan.

Lebih jauh, dikatakan Firnanda, Dalian juga menggugat tentang proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Lahat, karena Dalian selaku warga pemilik hak lahan secara sah merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan HGU.

“Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada penjelasan pasal 28 ayat 1 proses dari HGU sendiri adalah penggunaan tanah oleh pemilik tanah, semisal masyarakat kepada negara kemudian diberikan lagi status HGU kepada pihak berkepentingan seperti perorangan dan badan usaha,” terangnya seraya merincikan bahwa yang berkepentingan haruslah membebaskan tanah tersebut dari pemilik lama dengan cara memberikan ganti rugi setelah itu barulah tanah tersebut dimohonkan sebagai HGU yang digunakan paling lama 30 tahun.

Firnanda dan rekan berharap dan memohon kepada pihak Pengadilan Negeri untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang haknya dirampas oleh PT. Arta Prigel.

Terpisah, Kepala Pengadilan Negeri Kelas II A Lahat Agus Pancara. SH. M.Hum melalui Hakim Humas, Dicky Syarifudin. SH. MH saat ditemui lahatonline.com diruangkerjanya tadi siang (13/02) membenarkan adanya surat gugatan yang dikirim oleh Firnanda. SH. CLA dan rekan ke PN Lahat dengan nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lht tertanggal 12 Februari 2018 yang akan dijadwalkan untuk sidang perdana pada 26 Februari 2018 mendatang.

Agenda sidang perdana ini, lanjut Dicky, seluruh pihak terkait akan diundang hingga kehadiran pihak terkait dinyatakan lengkap kehadirannya maka akan dimediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara perdata di Pengadilan Negeri wajib dimediasi,” terang Dicky. (Dafri. FR)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PANjang CeritE

SIAPE Dan TUAPE

VIDEO

LAGU LAHAT

  • LAGU LAHAT