ISI

TAK KUNJUNG DIBAYAR, RATUSAN KONTRAKTOR AKAN GUGAT PEMKAB LAHAT

6-Dec-2017, 15:58


LAHAT – Puluhan  kontraktor berencana menuntut kembali Pemerintah Kabupaten lahat (Pemkab)   dengan tuduhan wanprestasi, ketika piutang senilai pekerjaan dalam kontrak  tak dibayarkan kepada kontraktaktor sesuai kontrak .

Langkah tersebut adalah tahap lanjutan usai aksi demo Forum Pengadaan Jasa Kontruksi (FPJK)  minggu Lalu  di Pemkab Lahat

Firdaus Alamsyah , Forum Pengusaha Lokal Lahat  (FPLL) mengatakan, pihaknya bakal menuntut 10 kali dari total Rp 124 miliar total tunggakan yang belum dibayarkan.

“Bisa-bisa seluruh APBD habis. Kalau kami tuntut 10 kali dari total kerugian yang kami alami, bisa-bisa sampai Rp1,9 triliun kan? Tapi kami belum mau ke arah itu. Asal, hak kami bisa segera dipenuhi,” tegas Firdaus Alamsyah, yang juga pemilik CV .Tunas Intan Permata dan CV. Cleopatra , Rabu, 6 Desember 2017.

 

Langkah hukum itu dianggap sepadan untuk ditempuh. Sebab, sekira 120 kontraktor yang tergabung dalam forum tersebut memiliki beban tersendiri yang bergantung pada pelunasan tunggakan pembayaran dari pemerintah. Baik dalam bentuk BPKB, rumah hingga lahan kepada perbankan ataupun debitur.

Opitimisme untuk menang dalam gugatan tersebut pun nyaris bisa dipastikan. Sebab, kata dia, kontraktor sebagai pemilik jasa dan Pemkab Lahat  sebagai pengguna jasa telah terikat kontrak kerja. Yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2015, tentang perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Meskipun dalam kontrak, sanksi hanya berlaku bagi kontraktor, baik dalam bentuk denda, pemutusan kontrak, hingga blacklist. Tapi upaya hukum lain bisa kami tempuh, dengan tuduhan wanprestasi,” bebernya.

Gelong Saputra , pemilik CV Mitra Jaya juga optimistis memenangkan gugatan pada Pemkab Lahat . Sebab, posisi Pemkab Lahat  terbukti menyalahi kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dia meminta, para pengusaha tidak melulu dijejali kata belum ada transfer dana dari pusat. Sebab, hal itu bukanlah urusan pengusaha. Mereka hanya bertanggung jawab pada pekerjaan yang disepakati. Sedangkan, tanggungjawab pemerintah membayar dana yang telah dialokasikan sebelumnya.

“Jauh hari, pemerintah sudah tahu besar anggaran untuk kegiatan. Jadi jelas, kami tidak mau tahu soal dana transfer ini. Yang kami inginkan, hak kami dibayarkan,” tandasnya.

(Dias)

(iklan ini berbayar, Rp.1.000.000/bulan/1tampilan)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

  • LAHAT - 12-Dec-2017, 17:47

    GLS EXPO 2017 RESMI DIBUKA

    LAHAT - Hari ini (12/12/2017) penyelenggaraan Gebyar Literasi Sekolah (GLS) Expo 2017 dari SMP Rujuk

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PANjang CeritE

SIAPE Dan TUAPE

VIDEO

TUTORIAL “LEMANG” POLISI LAHAT

  • TUTORIAL “LEMANG” POLISI LAHAT

SINERGITAS POLRES LAHAT

  • SINERGITAS POLRES LAHAT