…

INFO LAHAT

JAJAK PENDAPAT

Jumlah Pengunjung

Download Aplikasi

ISI

KERBAI JARAI BEREBUT SELFIE DENGAN BURSAH ZARNUBI

19-Aug-2017, 21:51

Post Views: 102

TERTAP – Warga Jarai terutama kaum ibu ibu atau Kerbai berebut untuk berselfi dengan Bursah Zarnubi SE.

Hal tersebut terjadi saat selesai acara silaturahmi Bursah Zarnubi SE di Desa Tertap Kecamatan Jarai.

Dimana para ibu ibu yang datang menghadiri acara silaturahmi tersebut bergantian ingin berfoto bersama Bursah Zarnubi SE yang merupakan Calon Bupati Lahat dan seorang tokoh Nasional.

“Mumpung pak Bursah datang kesini, kami ajak berfoto kudai nek kenang kenangan, kebile agi pacak berfoto nga Bursah,” ujar Isdah salah satu ibu ibu yang hadir berfoto dengan Bursah.

Selain itu tidak hanya berebut selfie dengan Burzah, juga ada ibu ibu yang memberikan dukungan melalui guritan, agar Bursah Zarnubi SE menjadi Bupati Lahat yang akan datang, tukasnya. (AND)

Post Views: 102

Bagikan ke :

INFO LAHAT

BERITA TERKINI

LAHAT - 18-Oct-2017, 22:41

TERCATAT 51 KOPERASI YANG TERDATA SUDAH ‘VAKUM’

LAHAT – Ada 134 Koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat, sedikitnya 51

LAHAT - 18-Oct-2017, 22:14

GENPI LAHAT ADAKAN PERTEMUAN MENJELANG DEKLARASI DI PALEMBANG

LAHAT - Menjelang Deklarasi di Palembang pada 4 November mendatang, Generasi Pesona Indonesia (GENPI

LAHAT - 18-Oct-2017, 20:01

SIAPA YANG AKAN DI USUNG HANURA ? MARWAN MANSYUR, CIK UJANG, NOPRAN MARJANI ATAUKAH NASRUN ASWARI ?

MANGGUL - Calon bupati dan wakil bupati lahat untuk periode 2018 - 2023 yang sudah mendaftar di Part

LAHAT - 18-Oct-2017, 18:40

H-1 PENDAFTAR CALON PPK CAPAI 554 ORANG

LAHAT - Pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lahat sudah mencapai 554 oran

MUARA PAYANG - 18-Oct-2017, 13:31

CAMAT MUARA PAYANG TANAM JAGUNG MANIS DI KEBUN KECAMATAN

MUARA PAYANG - Hari ini, Camat Muara payang Dahnial Nasution bersama pekerja kebun kecamatan mengada

MERAPI TIMUR - 18-Oct-2017, 12:35

40 WARGA SIRAH PULAU TERIMA KARTU BPJS KESEHATAN

SIRAH PULAU - Penyerahan kartu BPJS Kesehatan bagi 40 orang warga Desa Sirah Pulau, diharapkan dapat

LAHAT - 18-Oct-2017, 12:30

RAPAT KOORDINASI HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PEMKAB LAHAT DAN KAJARI LAHAT

LAHAT - Dalam rangka menindaklanjuti kerja sama penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tat

LAHAT - 18-Oct-2017, 12:24

HASBULLAH : ISILAH HARI-HARI DENGAN HAL POSITIF, BERFIKIR YANG JERNIH, SUPAYA TERHINDAR DARI NARKOBA

LAHAT TENGAH - Permasalahan narkoba menjadi permasalahan yang sangat serius dan membutuhkan penangan

LAHAT - 18-Oct-2017, 11:56

HARGA KARET DI LAHAT MASIH LEMAH

LAHAT - Harga karet di tingkat petani di Kabupaten Lahat sejak beberapa bulan terakhir masih lemah,

LAHAT - 18-Oct-2017, 11:35

HARI INI, KETUA STIE SERELO LANTIK PENGURUS MAPALA STEPA BUANA

LAHAT - Pada hari ini Rabu, 18 Oktober 2017, Ketua STIE Serelo Lahat Rudi Eduar,SH.MM. melantik Ketu

LAHAT - 17-Oct-2017, 23:58

JIKA DITAHAN HINGGA 5 TAHUN, BARULAH DICABUT HAK DIPILIH

LAHAT - Terkait adanya peserta yang masih maju di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak akhir Ok

LAHAT - 17-Oct-2017, 23:56

MOBDIN ANGGOTA DEWAN YANG DIKEMBALIKAN DIKETAHUI MATI PAJAK

LAHAT – Sedikitnya 5 mobil dinas (mobdin) yang dipergunakan sebagai transportasi di DPRD Lahat, se

LAHAT - 17-Oct-2017, 23:50

JELANG KONSER SHAGGY DOG, TIM DAN CREW MATANGKAN PERSIAPAN

LAHAT - Pada malam hari ini, Selasa 17 Oktober 2017 mulai pukul 21.00 WIB, di Kampung Reuni, Panitia

GUMAY TALANG - 17-Oct-2017, 21:37

WARGA DUSUN IV & V INDIKAT ILIR ANCAM DEMO PT PLN RAYON LEMBAYUNG

LAHAT - Dampak pemadaman bergilir yang sering dilakukan PT PLN membuat masyarakat khususnya warga du

LAHAT - 17-Oct-2017, 21:22

3 PNS DISDUKCAPIL LAHAT KEMBALI JALANI SIDANG

LAHAT - Kasus yang menjerat 3 PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lahat

LAHAT - 17-Oct-2017, 19:11

WARGA PASAR BAWAH TERJANGKIT DEMAM BERDARAH

PASAR BAWAH - Persoalan kebersihan masih saja menjadi polemik lingkungan yang kurang bersih dan tump

MERAPI SELATAN - 17-Oct-2017, 19:07

KABAR HILANG “DARSON” WARGA PERANGAI SATU MINGGU TIDAK PULANG

PERANGAI - Kabar orang hilang, sudah satu minggu seorang laki-laki bernama Darson (38) warga Desa Pe

LAHAT - 17-Oct-2017, 17:36

YAMAHA TAWARKAN PROMO UNTUK ANGGOTA TNI, POLRI & MAHASISWA

LEMBAYUNG - Jangan lewatkan kesempatan ini dealer Yamaha PT. Thamrin Brothers Cabang Lahat yang bera

LAHAT - 17-Oct-2017, 17:08

PANWASLU KABUPATEN LAHAT UMUMKAN HASIL TES TERTULIS PANWASLU KECAMATAN

LAHAT - Panwaslu Kabupaten Lahat resmi umumkan hasil tes tertulis calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupa

MERAPI SELATAN - 17-Oct-2017, 11:57

PEMDES TANJUNG BERINGIN PERBAIKI JEMBATAN DAN JALAN SETAPAK

TANJUNG BERINGIN - Pagi ini Selasa (17/10/2017 ) Pemerintah Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi

LAHAT - 17-Oct-2017, 11:08

SAT-POL PP DAN DAMKAR SAKSIKAN SOSIALISASI PEMAKAIAN GAS LPG

PAGAR AGUNG - Puluhan Sat-Pol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kab. Lahat menyaksikan sosialisasi c

GUMAY ULU - 17-Oct-2017, 10:34

POKDARWIS LUBUK SELO SEMPEROT TEPIAN JALAN

LUBUK SELO - Dalam rangka mewujudkan suatu keberhasilan untuk sebuah program memang butuh proses. An

LAHAT - 17-Oct-2017, 10:27

PELAJAR SERBU HUMAH MBACE AYEK LEMATANG

LAHAT - Dengan membaca kita membuka jendela dunia. Ungkapan ini selalu terngiang di telinga kita yan

LAHAT - 17-Oct-2017, 01:00

SAMSURIZAL NUSIR : HINGGA BATAS AKHIR JAM 00.00 WIB 17 PARTAI MENDAFTAR

LAHAT - Sampai jam 00.00 WIB ada 17 Partai Politik yang mendaftar di KPU Lahat. Samsurizal Nusir

LAHAT - 16-Oct-2017, 23:59

CIK UJANG PILIH JAM 09.00 MALAM DAFTARKAN PARTAI DEMOKRAT

LAHAT - Untuk memastikan dan mengikuti pemilu 2019, Cik Ujang sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabu

LAHAT - 16-Oct-2017, 23:48

SIMPAN GANJA DI KAMAR MANDI, AT DIGELANDANG SATRES NARKOBA

LAHAT- Satres Narkoba Polres Lahat, kembali berhasil mengamankan seorang pemuda, yang diduga merupak

LAHAT - 16-Oct-2017, 21:27

DPC PKB LAHAT DAFTAR KE KPUD

LAHAT - Tepat pada pukul 20.00 WIB ketua DPC PKB Kabupaten Lahat diiringi oleh sekretaris, anggota D

LAHAT - 16-Oct-2017, 21:00

BKN PUSAT LAKUKAN TROBOSAN BARU UNTUK PENDATAAN ASN

LAHAT – Badan Kepagawaian Negeri (BK) Pusat, melakukan trobosan baru dalam upaya untuk lebih mempe

LAHAT - 16-Oct-2017, 20:55

DPD GNPK-RI KABUPATEN LAHAT DI LANTIK

PALI - Bertempat di gedung pesos kecamatan Talang Ubi kabupaten Pali, hari Senin (6 oktober 2017) DP

LAHAT - 16-Oct-2017, 20:38

9 PARPOL LENGKAP DAN COCOK DENGAN ‘SIPOL’

LAHAT– Sedikitnya 9 Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Lahat, dalam penyerahan KTA dan KTP sebag

LAHAT - 16-Oct-2017, 19:23

BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERSUBSIDI

LAHAT - Bank Sumsel Babel Cabang Lahat sangat - sangat berperan aktif dengan pembangunan daerah kabu

MERAPI BARAT - 16-Oct-2017, 18:27

PELANCU DI TUTUP SEMENTARA WAKTU UNTUK WISATAWAN UMUM

ULAK PANDAN - Diberitahukan Kepada Seluruh Wisatawan/pengunjung untuk menciptakan Taman Wisata yang

Investigasi 16-Oct-2017, 16:58

PARHAN : PT. BPAC DAN PT. LPPBJ, SEBELUM KELUAR IZIN DILARANG GUNAKAN JALAN KOL ABDUL LANI

LAHAT - Bertempat di ruang rapat DPRD Lahat, hari ini senin sekira pukul 15.00 WIB Anggota DPRD Laha

PAGAR ALAM 16-Oct-2017, 16:55

“HUT KE-80 PERAYAAN KE-7 PERGURUAN PENCAK SILAT PANDAWA”

PAGAR ALAM - Perguruan Beladiri Silat Pandawa Indonesia hari ini merayakan Hari Ulang Tahunnya yang

LAHAT - 16-Oct-2017, 16:22

INI PERNYATAAN POLITIK KETUA DPD GOLKAR LAHAT

LAHAT - Seusai menyerahkan berkas verifikasi partai ke KPUD Lahat, dalam jumpa persnya ketua DPD GOL

LAHAT - 16-Oct-2017, 15:22

WAKIL BUPATI LAHAT BACAKAN PERENCANAAN PERDA RAPAT PARIPURNA I MASA SIDANG PERTAMA

LAHAT - Pembukaan rapat paripurna I Masa sidang pertama tahun sidang 2017 - 2018 oleh Pimpinan DPRD

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PANjang CeritE

SIAPE Dan TUAPE

JUMLAH PENGUNJUNG

DOWNLOAD APLIKASI

JAJAK PENDAPAT

NAK KERUAN GALE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1993
T E N T A N G

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetap-
kan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada
pada kendaraan itu;

2. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi
dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan serta
pemenuhan kelengkapan persyaratan adminis-
tratif;

3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB II

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan
oleh :

a. Polisi negara Republik Indonesia;

b. Pegawai negeri sipil yang memiliki kuali-
fikasi tertentu di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Pasal 3

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
meliputi pemeriksaan persyaratan administratif
pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari
pemeriksaan :

a. surat izin mengemudi;

b. surat tanda nomor kendaraan bermotor;

c. surat tanda coba kendaraan bermotor;

d. tanda nomor kendaraan bermotor; dan

e. tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan
laik jalan, yang terdiri dari :
a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi
kendaraan wajib uji;

b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
yang meliputi :

1) sistem rem;

2) sistem kemudi;

3) posisi roda depan;

4) badan dan kerangka kendaraan;

5) pemuatan;

6) klakson;

7) lampu-lampu;

8) penghapus kaca;

9) kaca spion;

10) ban;

11) emisi gas buang;

12) kaca depan, dan kaca jendela;

13) alat pengukur kecepatan;

14) sabuk keselamatan; dan

15) perlengkapan dan peralatan.

(2) Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda
bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor
jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta
pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi
sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban
tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 5

(1) Polisi negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang dilengkapi dengan surat tugas.
(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, adalah pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengka-
pi dengan surat tugas.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2), meliputi :

a. sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda
Tingkat I (golongan II/b);

b. memiliki tanda kualifikasi penguji; dan

c. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua)
tahun di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan.

BAB III

WEWENANG PEMERIKSA
DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Polisi negara Republik Indonesia dalam melaksana-
kan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
berwenang untuk:

a. menghentikan kendaraan bermotor;

b. meminta keterangan kepada pengemudi;

c. melakukan pemeriksaan terhadap surat izin
mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat
tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan
bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
berwenang untuk :

a. melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti
lulus uji;

b. melakukan pemeriksaan terhadap fisik kenda-
raan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b.
Pasal 9

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh petugas polisi negara Republik
Indonesia dilaksanakan apabila :

a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
di jalan cenderung meningkat; dan/atau

b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan
bermotor cenderung meningkat.

Pasal 10

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil,
dilaksanakan apabila :

a. angka kecelakaan lalu lintas di jalan
cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi
kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan;

b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan cenderung
meningkat; dan/atau

c. tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung
meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan
bermotor pada waktunya.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal
10, dilakukan dalam jangka waktu paling lama
21 (dua puluh satu) hari.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan tidak pada satu tempat
tertentu.

Pasal 12

Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan
dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Pasal 13

(1) Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi
dengan surat perintah tugas.

(2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikeluarkan oleh :

a. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk pemeriksaan yang dilaku-
kan oleh petugas polisi negara Republik
Indonesia;

b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilaku-
kan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat :

a. alasan dan jenis pemeriksaan;

b. waktu pemeriksaan;

c. tempat pemeriksaan;

d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;

e. daftar petugas pemeriksa;

f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan
selama dalam pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi
dengan tanda yang menunjukkan adanya
pemeriksaan kendaraan bermotor.

(2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100
meter sebelum tempat pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan
yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang
berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka
jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) pada jarak sekurang-
kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah
tempat pemeriksaan.

(4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam
hari, selain harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib
dipasang lampu isyarat bercahaya kuning
terang.

Pasal 16

(1) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan
wajib menggunakan pakaian seragam, atribut
yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai
petugas pemeriksa, dan perlengkapan
pemeriksaan.

(2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus
dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh :

a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a;

b. Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,
wajib menggunakan peralatan pemeriksaan
sesuai obyek yang akan diperiksa.

(2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi :
a. alat uji rem;

b. alat uji gas buang;

c. alat uji penerangan;

d. alat timbang berat kendaraan beserta
muatannya;

e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan
roda depan;

f. alat uji standar kecepatan;

g. alat uji kebisingan;

h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri
dari:

a. pemeriksa dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

b. pemeriksa pegawai negeri sipil yang
memiliki kualifikasi tertentu di bidang
lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu
oleh instansi lain.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetap-
kan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menugaskan pegawai negeri sipil dalam
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

(3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas
yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimak-
sudkan dalam ayat (1).

Pasal 20

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetap-
kan oleh Menteri berkoordinasi dengan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(2) Kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), menugaskan petugas polisi negara
Republik Indonesia dalam pemeriksaan kenda-
raan bermotor di jalan.
(3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas
yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 21

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas
dalam pemeriksaan yang berupa :

a. pelanggaran terhadap pemenuhan per-
syaratan administratif pengemudi dan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, pemeriksa polisi negara
Republik Indonesia melaporkan kepada
pejabat penyidik polisi negara Republik
Indonesia;

b. pelanggaran terhadap pemenuhan per-
syaratan teknis dan laik jalan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 4, pemeriksa
pegawai negeri sipil melaporkan kepada
penyidik pegawai negeri sipil.

(2) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut
pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
butir 1, 2, 3, 4, dan 11, pemeriksa harus
pula memerintahkan secara tertulis untuk
melakukan uji ulang.

Pasal 22

Penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3)
wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemberi
tugas dengan tembusan kepada instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Juli 1993
__________________________________

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 60

VIDEO

TUTORIAL “LEMANG” POLISI LAHAT

TUTORIAL “LEMANG” POLISI LAHAT

SINERGITAS POLRES LAHAT

SINERGITAS POLRES LAHAT

LAGU LAHAT

LAGU LAHAT

NAK KERUAN GALE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1993
T E N T A N G

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetap-
kan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada
pada kendaraan itu;

3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB II

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan
oleh :

a. Polisi negara Republik Indonesia;

b. Pegawai negeri sipil yang memiliki kuali-
fikasi tertentu di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Pasal 3

a. surat izin mengemudi;

b. surat tanda nomor kendaraan bermotor;

c. surat tanda coba kendaraan bermotor;

d. tanda nomor kendaraan bermotor; dan

e. tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 4

b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
yang meliputi :

1) sistem rem;

2) sistem kemudi;

3) posisi roda depan;

4) badan dan kerangka kendaraan;

5) pemuatan;

6) klakson;

7) lampu-lampu;

8) penghapus kaca;

9) kaca spion;

10) ban;

11) emisi gas buang;

12) kaca depan, dan kaca jendela;

13) alat pengukur kecepatan;

14) sabuk keselamatan; dan

15) perlengkapan dan peralatan.

Pasal 5

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2), meliputi :

a. sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda
Tingkat I (golongan II/b);

b. memiliki tanda kualifikasi penguji; dan

c. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua)
tahun di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan.

BAB III

WEWENANG PEMERIKSA
DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Polisi negara Republik Indonesia dalam melaksana-
kan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
berwenang untuk:

a. menghentikan kendaraan bermotor;

b. meminta keterangan kepada pengemudi;

c. melakukan pemeriksaan terhadap surat izin
mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat
tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan
bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
berwenang untuk :

a. melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti
lulus uji;

b. melakukan pemeriksaan terhadap fisik kenda-
raan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b.
Pasal 9

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh petugas polisi negara Republik
Indonesia dilaksanakan apabila :

a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
di jalan cenderung meningkat; dan/atau

b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan
bermotor cenderung meningkat.

Pasal 10

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang
dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil,
dilaksanakan apabila :

a. angka kecelakaan lalu lintas di jalan
cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi
kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan;

b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan cenderung
meningkat; dan/atau

c. tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung
meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan
bermotor pada waktunya.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal
10, dilakukan dalam jangka waktu paling lama
21 (dua puluh satu) hari.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan tidak pada satu tempat
tertentu.

Pasal 12

Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan
dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Pasal 13

(1) Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi
dengan surat perintah tugas.

(2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikeluarkan oleh :

a. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk pemeriksaan yang dilaku-
kan oleh petugas polisi negara Republik
Indonesia;

b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilaku-
kan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat :

a. alasan dan jenis pemeriksaan;

b. waktu pemeriksaan;

c. tempat pemeriksaan;

d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;

e. daftar petugas pemeriksa;

f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan
selama dalam pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi
dengan tanda yang menunjukkan adanya
pemeriksaan kendaraan bermotor.

(2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100
meter sebelum tempat pemeriksaan.

(4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam
hari, selain harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib
dipasang lampu isyarat bercahaya kuning
terang.

Pasal 16

(1) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan
wajib menggunakan pakaian seragam, atribut
yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai
petugas pemeriksa, dan perlengkapan
pemeriksaan.

(2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus
dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh :

a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a;

b. Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,
wajib menggunakan peralatan pemeriksaan
sesuai obyek yang akan diperiksa.

(2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi :
a. alat uji rem;

b. alat uji gas buang;

c. alat uji penerangan;

d. alat timbang berat kendaraan beserta
muatannya;

e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan
roda depan;

f. alat uji standar kecepatan;

g. alat uji kebisingan;

h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri
dari:

a. pemeriksa dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

b. pemeriksa pegawai negeri sipil yang
memiliki kualifikasi tertentu di bidang
lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu
oleh instansi lain.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetap-
kan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menugaskan pegawai negeri sipil dalam
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

(3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas
yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimak-
sudkan dalam ayat (1).

Pasal 20

Pasal 21

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas
dalam pemeriksaan yang berupa :

b. pelanggaran terhadap pemenuhan per-
syaratan teknis dan laik jalan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 4, pemeriksa
pegawai negeri sipil melaporkan kepada
penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 22

Penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3)
wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemberi
tugas dengan tembusan kepada instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Juli 1993
__________________________________

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 60

INFO LAHAT

JAJAK PENDAPAT

Jumlah Pengunjung

Download Aplikasi

ISI

KERBAI JARAI BEREBUT SELFIE DENGAN BURSAH ZARNUBI

INFO LAHAT

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PANjang CeritE

SIAPE Dan TUAPE

JUMLAH PENGUNJUNG

DOWNLOAD APLIKASI

JAJAK PENDAPAT

NAK KERUAN GALE

VIDEO

TUTORIAL “LEMANG” POLISI LAHAT

SINERGITAS POLRES LAHAT

LAGU LAHAT

NAK KERUAN GALE

SENI BUDAYA

WISATA

ALMAMATER